IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap manfaat program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dapat segera dirasakan oleh orang Papua asli (OAP). Wapres pun berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
“Upaya percepatan pembangunan Papua Barat ini, diharapkan harus memberikan perubahan yang jelas, yang nyata dan hasilnya benar-benar dirasakan, dinikmati manfaatnya, khususnya bagi orang asli Papua (OAP), sebagai komitmen Pemerintah,” ujar Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi di Manokwari, Papua Barat, sebagaimana yang dirilis Sekretaris Wakil Presiden, Kamis (14/10).
Wapres selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tersebut.
Saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun Desain Besar Percepatan Pembangunan Papua. Hal ini dilengkapi pula dengan Rencana Aksi dan Quick Wins percepatan pembangunan yang bertumpu pada 5 kerangka kebijakan.
"Yaitu pembangunan SDM unggul transformasi dan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan," kata Wapres.
Wapres melanjutkan, kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins tersebut telah dimuat pada APBN Tahun Anggaran 2021. Secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga, serta pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
"(Penganggaran tersebut) untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)," katanya.
Wapres juga memastikan pemerintah akan terus melanjutkan program-program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2022. Bahkan pada APBN TA 2022, pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 juga telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
"Selain itu, juga didukung pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa _Specific Grant_ sebesar 1,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)," katanya.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan peraturan pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP.
"Pemerintah telah berupaya mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak, sehingga diharapkan norma yang disusun lebih kontekstual dengan Papua dan memprioritaskan sasaran pada OAP secara maksimal," katanya .
Turut hadir dalam Rakor kali ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Majelis Rakyat Papua Maxsi Nelson Ahoren, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Tambraw Gabriel Asem, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Pjs. Bupati Teluk Wondama Eduard Nuaki, serta Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop.
Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
