Kamis 21 Oct 2021 13:02 WIB

1,2 Juta Peserta BP Tapera Ditargetkan Gunakan Skema Syariah

PNS yang memilih skema syariah dalam BP Tapera sudah mencapai 20 persen.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
Foto udara perumahan di kaki Gunung Geulis, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/10). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksikan peserta yang memilih skema syariah akan terus berkembang.
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Foto udara perumahan di kaki Gunung Geulis, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/10). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksikan peserta yang memilih skema syariah akan terus berkembang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksikan peserta yang memilih skema syariah akan terus berkembang. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro menargetkan, peserta yang menggunakan skema BP Tapera akan menyentuh hingga 1,2 juta orang.

Dia menuturkan, hingga saat ini PNS yang sudah menjadi peserta BP Tapera dengan memilih skema Syariah sudah 20 persen. "Dengan persentase ini maka target peserta Tapera yang memilih skema syariah setidaknya bisa mencapai 1,2 juta peserta pada 2024," kata Eko kepada Republika.co.id, Kamis (21/10).

Eko menjelaskan, data tersebut berdasarkan pemutakhiran oleh para PNS peserta Tapera saat ini. Sejak Agustus 2021, BP Tapera sudah mengimbau para PNS untuk melakukan pembaruan data sekaligus memilih skema konvensional atau syariah.

Dia menuturkan, layanan yang akan dimiliki oleh peserta Tapera skema syariah tidak akan jauh berbeda dengan yang memilih konvensional. "Bagi para peserta yang memilih prinsip syariah juga akan mendapatkan manfaat layanan pembiayaan rumah, renovasi, dan membangun di atas lahan sendiri berbasis syariah," jelas Eko.

Untuk itu, Eko optimistis nantinya peserta Tapera yang memilih skema syariah akan terus meningkat. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan program akuisisi perluasan peserta Tapera dari segmen pekerja TNI/Polri, BUMN, BUMD, dan BUMDes yang totalnya hingga enam juta peserta.

Eko menargetkan peserta Tapera hingga akhir 2021 mencapai 4,87 juta orang. Hingga akhir 2021, BP Tapera masih akan fokus kepada seluruh kepesertaan ASN.  

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat potensi penambahan PNS yang belum mendaftar sebanyak 212.364 PNS. Sementara kuota ASN pada 2021 diperkirakan mencapai 707.622 orang.

Sebelumnya, Komisioner BP tapera Adi Setianto meminta PNS aktif yang menjadi peserta melakukan pembaruan data. Sekaligus juga dapat memeriksa saldonya secara mandiri.

"Pemutakhiran data tersebut sangat penting bagi peserta untuk menentukan prinsip pengelolaan dana konvensional atau syariah," kata Adi beberapa waktu lalu.

Selain itu, Adi mengatakan peserta BP tapera juga dapat menentukan minat pembiayaan. Pilihan minat pembiayaan tersebut yaitu kredit renovasi rumah (KRR), kredit bangun rumah (KBR), atau kredit kepemilikan rumah (KPR).

"Peserta juga dapat menentukan rekening bank untuk pencairan tabungan saat pensiun kelak,” ujar Adi.

Hingga 19 Agustus 2021, BP Tapera telah mencairkan dana sejumlah Rp 1,83 triliun kepada 432.208 PNS pensiun dan ahli waris. Saat ini masih terus berlangsung pencairan dengan mekanisme perbankan yang menggandeng BRI. Jumlah penerima dana tersebut setara dengan 42 persen dari seluruh target penerima dana Taperum.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement