REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU tidak pantas. Ia mendesak Menag meminta maaf untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini.
Hal itu merupakan sikap terbaik yang perlu dicontohkan para tokoh dan pejabat. "Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," tuturnya, Senin (25/10).
Menurutnya pernyataan tersebut tidak memiliki landasan historis yang benar.
Selain itu pernyataan itu juga dinilai dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Ia khawatir hal tersebut akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.
"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh.
Faktanya, dikatakan Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah menegaskan semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. "Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," tegasnya.
Baca juga : Di Web Resmi, Berdirinya Kemenag Usulan Tokoh Muhammadiyah
Ia berharap Presiden Jokowi dapat menegur dan memberikan peringatan kepada Menag. Sebab, pernyataan-pernyataan demikian dinilai dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari.
"Bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengeklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
