IHRAM.CO.ID, KAIRO -- Mesir mengalami defisit air sebesar 90 persen dari sumber daya yang diperbarui. Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi, Mohamed Abdel Aty, mengatakan, Mesir menggunakan kembali 35 persen dari sumber daya tersebut untuk menjembatani kesenjangan defisit air.
Abdel Aty menyatakan pentingnya upaya global bersama untuk menghadapi tantangan terkait krisis air. Menurutnya krisis air merupakan masalah paling menantang yang dihadapi oleh dunia di tengah pemansan global.
"Tanpa kerja sama ini, tidak ada negara yang akan mampu menghadapi tantangan ini sendirian karena kita hidup di satu dunia dengan takdir yang sama," kata Abdel Aty, dilansir Middle East Monitor, Selasa (26/10).
Abdel Aty mengatakan, Mesir telah melaksanakan banyak proyek besar nasional dan menggunakan teknologi modern dalam pengelolaan air untuk mengatasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir ingin meningkatkan kerjasama dengan semua negara, terutama negara-negara Afrika mengenai masalah air.
Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah el Sisi mengatakan, rakyat Mesir secara dekat menindaklanjuti perkembangan terkait masalah Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Dia menekankan bahwa, Mesir bercita-cita untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan mengikat secara hukum dengan Ethiopia.
"Mesir adalah salah satu negara terkering di dunia dan secara eksklusif bergantung pada perairan Sungai Nil. Kami memahami tujuan pembangunan Ethiopia, tetapi bahaya Bendungan Ethiopia bagi Mesir dan Sudan harus dipertimbangkan," kata El Sisi.
Mesir dan Sudan menolak proposal Ethiopia untuk berbagi data bendungan pembangkit listrik tenaga air raksasa di Sungai Nil Biru. Penolakan ini disampaikan setelah negosiasi antara tiga negara di Kinshasa pekan ini berakhir tanpa kemajuan.Ethiopia berharap bendungan GERD dapat menjadi terobosan di bidang pembangkit tenaga listrik dan mendorong kemajuan ekonomi. Tapi Mesir dan Sudan khawatir bendungan itu membahayakan pasokan air ke negara mereka.
Sudan dan Mesir sudah mengusulkan agar sejumlah pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan PBB menjadi mediator tambahan dalam perundingan yang difasilitasi Uni Afrika. Kedua negara itu mengatakan Ethiopia menolak usulan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
