REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko agar segera mencari solusi masalah garam rakyat. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, masalah ini harus diselesaikan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
“Kesulitan masyarakat termasuk petani garam, harus segera kita selesaikan melalui koordinasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (27/10).
Menurut Moeldoko, arahan Presiden ini disampaikan akhir pekan lalu. Secara khusus presiden memberi perhatian dari berbagai sisi yang sedang dialami para petani garam. Saat bertemu presiden, Moeldoko menyampaikan, informasi terkait kesulitan petani garam diperolehnya setelah bertemu dan berdialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara.
Pada kunjungan kerjanya di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon awal oktober lalu, mantan Panglima TNI itu menampung berbagai keluhan petani. “Desa Rawaurip itu sentra penghasil garam terbesar. Tapi harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar. Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi akses menuju lahan garam juga rusak,” jelas dia.
Terkait anjloknya harga garam rakyat akibat kebijakan impor garam industri, KSP telah menggelar rapat koordinasi bersama Kemenkomarves dan kementerian lembaga membahas tata niaga garam. “Jadi ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga melainkan langsung ke industri atau produsen. Harapannya impor garam tidak menghancurkan pasar yang bisa berdampak pada anjloknya harga garam rakyat,” lanjut Moeldoko.
Untuk diketahui, dalam lima tahun terakhir ini, harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Jika pada 2020 harga garam masih mencapai Rp 600 per kilogram pada waktu panen, pada 2021 harga garam rakyat anjlok menjadi Rp 100-200 per kilogram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
