REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali tentang tindak lanjut terhadap sanksi Badan Antidoping Dunia atau World Anti Doping Agency (WADA) untuk Indonesia. Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan, laporan disampaikan Menpora saat menemui Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/10).
"Di situ tadi juga dilaporkan Pak Menpora, sebagaimana kita ketahui LADI sebagai organisasi yang mengurusi persoalan itu mendapat sanksi dari lembaga internasional WADA dan dilaporkan secara garis besar oleh Menpora kepada wapres," ujar Masduki dalam keterangan persnya, Rabu (27/10).
Kepada Wapres, Menpora mengatakan saat ini yang terpenting adalah fokus untuk mematuhi seluruh aturan dari WADA. Selain itu, Indonesia saat ini berupaya memperbaiki komunikasi dengan WADA.
"Bagaimana supaya ada komunikasi yang baik begitu, supaya jangan sampai ada sanksi tapi kita cara berkomunikasi tidak baik dan itulah yang salah satu menjadi fokus dari Menpora," kata Masduki.
Masduki melanjutkan, melalui upaya ini diharapkan persoalan sanksi bisa segera tertangani dengan baik. "Menpora mendesain ini supaya ini semua segera tertangani dan bisa selesai sehingga Indonesia sudah bisa normal lagi tidak terkena sanksi oleh WADA," ujarnya.
Selain itu, Masduki melanjutkan, pertemuan Wapres dengan Menpora juga membahas rencana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 86/2021. Dalam rencana tata kelola olahraga nasional ini, Wapres bertindak sebagai ketua tim koordinasi pusat dan Menpora sebagai pelaksana harian.
"Tugasnya itu adalah bagaiamana mengkoordinasi olahraga nasional agar fokus, selama ini kan olahraga nasional itu semuanya ditangani banyak menghabiskan biaya tetapi output dan outcome-nya kurang maksimal maka di sinilah kemudian akhirnya ditata ulang yang akan fokus hanya kepada 14 cabang olahraga," ungkap Jubir.
Masduki menyebut, Wapres memerintahkan agar dalam waktu dekat diselenggarakan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dalam DBON. "Jadi mungkin nanti akan ada segera rapat bersama dikoordinasi oleh Wapres membicarakan persoalan ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
