IHRAM.CO.ID, GLASGOW – Lebih dari 100 pemimpin dunia telah menandatangani Leader's Declaration on Forests and Land Use pada perhelatan Conference of the Parties (COP26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11).
Deklarasi itu memuat komitmen penghentian pembabatan dan pemulihan hutan serta degradasi lahan pada 2030.
Deklarasi tersebut mencakup komitmen melestarikan hutan dan ekosistem darat lainnya serta mempercepat pemulihannya. Para pemimpin sepakat mengurangi kerentanan, membangun ketahanan, dan meningkatkan mata pencaharian pedesaan bersama dengan menerapkan serta mendesain ulang kebijakan pertanian untuk mendorong pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan deklarasi tersebut, 12 negara berjanji mengucurkan dana 12 miliar dolar AS dana publik antara 2021 dan 2025 untuk melindungi dan memulihkan hutan. Sebanyak 7,2 miliar dolar AS tambahan bakal disediakan investor swasta.
Organisasi World Wide Fund for Nature (WWF) menyambut baik tercetusnya komitmen tersebut. Menurut mereka, deklarasi itu selaras dengan janji sejumlah pemerintah untuk memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030 untuk pembangunan berkelanjutan
“Hutan menyediakan jasa ekosistem sangat penting bagi kesejahteraan manusia, ekonomi dan sosial, tapi mereka terus menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Komitmen lebih dari 100 pemimpin dunia untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi lahan pada 2030 disambut baik karena mengakui nilai penting hutan dan ekosistem alam lainnya," kata Global Forest Practice Lead di WWF, Franc Price, dalam sebuah pernyataan.
Price mencatat, janji tersebut harus diikuti implementasi komitmen dan kebijakan untuk mengatasi penyebab deforestasi serta degradasi hutan. Menurutnya, negara-negara harus meningkatkan upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan dengan meningkatkan partisipasi, akuntabilitas dan transparansi, serta mengatasi perilaku korupsi.
"Ini termasuk secara aktif mendukung partisipasi masyarakat adat dalam proses nasional dan internasional yang relevan dengan rencana iklim nasional serta pelatihan advokasi untuk masyarakat adat guna mempromosikan transparansi serta dialog antara masyarakat dan pemerintah," ujar Price.
Price mengatakan, mereka mendesak pemerintahan berbagai negara melengkapi komitmen penggunaan hutan dan lahan. Terlepas dari janji tersebut, para aktivis iklim memprotes dan menuntut para pemimpin dunia untuk menghadapi darurat iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
