Rabu 03 Nov 2021 11:36 WIB

OJK: Akses Keuangan Masyarakat Masih Belum Merata

Akses keuangan di wilayah perkotaan telah mencapai 84 persen

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolandha
Nasabah bertransaksi di salah satu kantor cabang bank di Jakarta, Jumat (8/10). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini akses keuangan masyarakat perkotaan masih cukup tinggi sebesar 84 persen.
Foto: Dok. BTN
Nasabah bertransaksi di salah satu kantor cabang bank di Jakarta, Jumat (8/10). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini akses keuangan masyarakat perkotaan masih cukup tinggi sebesar 84 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini akses keuangan masyarakat perkotaan masih cukup tinggi sebesar 84 persen. Sedangkan, akses keuangan masyarakat di pedesaan lebih rendah sebesar 69 persen.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengakui masih adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar terkait akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Baca Juga

"Kita menyadari tingkat akses keuangan masih belum merata. Akses keuangan di wilayah perkotaan telah mencapai 84 persen, jauh lebih tinggi dari wilayah pedesaan yang hanya 69 persen," ujarnya saat webinar seperti dikutip Rabu (3/11).

Tirta menerangkan terjadinya gap akses keuangan antara kota dan desa ini diakibatkan oleh tingkat inklusi keuangan nasional yang tak berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Adapun tingkat inklusi keuangan sebesar 76 persen, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat sebesar 38 persen.

"Artinya, tingginya tingkat inklusi keuangan tidak diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat akan produk keuangan atau kata lain tingkat literasi keuangan kita secara nasional masih relatif rendah," ucapnya.

Maka itu, OJK meminta segala upaya terkait akselerasi inklusi keuangan nasional sejalan upaya peningkatan literasi keuangan, sehingga diharapkan bisa memperkecil jarak ketimpangan yang terjadi.

"Selain itu, seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan baik pusat maupun pemerintah daerah ditantang bersinergi dalam menyediakan layanan jasa keuangan yang mudah akses, fleksibel, dan terjangkau," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement