REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia masih belum optimal. Setidaknya dibutuhkan konsorsium modal investasi senilai 10 miliar dolar AS atau Rp 142 triliun (kurs 14.328 per dolar AS) untuk mendorong kawasan ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ketua Harian Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Komite Taiwan Rini Lestari mengatakan meningkatnya perekonomian Indonesia sebesar 7,02 persen pada kuartal II 2021 mampu memberi peluang KEK berkembang termasuk KEK Morotai.
“KEK di Indonesia akan mampu berkembang dan membantu memulihkan perekonomian akibat pandemi, salah satunya KEK Morotai di Pulau Morotai- Provinsi Maluku Utara yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian Timur,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, Senin (8/11).
Sementara itu, Founder dan Chairman Jababeka Tbk Setyono Djuandi Darmono menambahkan kawasan ini memiliki tiga KEK yaitu Tanjung Lesung- Kendal- Morotai, menerangkan bahwa Pulau Morotai yang menjadi lokomotif perekonomian Indonesia bagian Timur dari segi logistik.
“KEK Morotai berada di perbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, sebuah lokus jalur perdagangan antar negara dan antar benua. Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik punya tren pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kemudian, KEK Morotai berada di jalur migrasi ikan tuna, maka KEK Morotai merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan perikanan, sehingga banyak hal yang bisa dieksplor oleh investor,” ucapnya.
Menurutnya strategi dalam mengembangkan KEK Morotai di Pulau Morotai untuk membentuk konsorsium dengan negara Taiwan, Jepang, Korea, China atau negara yang perdagangannya tumbuh. Seperti yang dilakukan PT Jababeka Tbk dalam mengembangkan Kawasan Industri Kendala, bekerja sama dengan Sembcorp dari Singapura.
“Kerja sama ini terjadi sebab kedua belah pihak memiliki kelebihan masing-masing, Sembcorp memiliki askes dengan pasar dunia, sedangkan Jababeka mengurus perizinan dan kerja sama dengan dengan pemerintah daerah dan pusat di mana investor asing relatif tidak mampu,” ucapnya.
Darmono juga menekankan butuhnya KEK di Indonesia dan KEK Morotai untuk mendapatkan perlakuan khusus, sebuah peraturan yang menarik bagi investor. Hal itu bisa didapat dari hasil duduk bersama ABG, sehingga bisa mendapatkan hal-hal prioritas yang diinginkan investor.
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan pemerintah pusat sudah melakukan perubahan aturan melalui hadirnya UU Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja sangat terkait dengan KEK, seperti kemudahan perizinan usaha melalui perubahan persyaratan izin usaha yang lebih ringkas, adanya insentif pajak – bea cukai –fiskal, pengadaan tanah, pemerintah daerah harus mendukung KEK yang telah ditetapkan, dan pembangunan fasilitas-infrastruktur melalui hadirnya proyek strategi nasional,” ucapnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Martani Huseini meyakini cepat atau lambat KEK Morotai akan berkembang karena keunggulan KEK Morotai termasuk renewable energy yang artinya tidak mengeruk tambang di bumi Indonesia. Tapi semua aktivitas bisnis bisa bergerak, sehingga potensi KEK Morotai untuk berkembang sangat besar, apakah itu dengan hadirnya industri perikanan terintegrasi ataupun pusat logistik.
“Karena membangun industri di perikanan dan logistik tidak perlu membutuhkan investasi besar dibanding mining atau nikel,” ucapnya.
Wahyu juga memiliki proyeksi yang sama atas peluang KEK Morotai berkembang pada masa depan. Dia yakin akan ada investor Taiwan yang masuk ke KEK Morotai karena sebelumnya sudah ada investor yang tertarik.
“Dahulu Taiwan mau masuk ke (KEK) Morotai (industri) perikanan karena kami yakin Taiwan ada potensi dengan perikanan juga. Namun, karena (di Indonesia masih) pakai kebijakan lama waktu itu, Taiwan jadi mundur. Kemudian Taiwan ingin masuk ke Kendal dan Gresik, makanya Kendal dan Gresik jadi KEK,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
