IHRAM.CO.ID, RAMALLAH– Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Shtayyeh, meminta Kongres Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina, Senin (8/11).
Dia juga berharap kongres mendorong amandemen undang-undang yang menargetkan Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.
Dilansir dari Wafa News, Senin (8/11), Shtayyeh membuat pernyataan ini selama pertemuan dengan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat yang mewakili partai Demokrat dan Republik di kantornya di Ramallah.
Shtayyeh juga membahas tentang masa depan proses politik negaranya, mengingat penghancuran sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap solusi dua negara. Termasuk kelanjutan pendudukan yang melanggar hak asasi manusia dan memperketat jerat terhadap orang-orang Palestina sehari-hari.
Dia juga menekankan perlunya pemerintah AS untuk mengimplementasikan janji yang dibuatnya selama kampanye pemilihannya, terutama terkait pembukaan kembali Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem, dan perlindungan status quo di Kota Suci.
Perdana Menteri juga menekankan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk mencegah kondisi buruk bagi warga Palestina. Tindakan kolonial dikatakannya akan memberi masa depan yang berbahaya bagi negara dan bangsanya.
Dia merujuk pada laporan "Human Rights Watch", yang memantau pelanggaran Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina dan menggambarkannya sebagai negara apartheid.
“Bagaimana kita bisa terus berbicara tentang solusi dua negara, ketika ada 720 ribupemukim di tanah negara Palestina, dan program pemukiman terus berlanjut, dan ada 62 persen tanah Palestina di bawah kendali langsung Israel dan itu berurusan dengan itu sebagai reservoir geografis untuk perluasan pemukiman," tambahnya.
Perdana Menteri juga menyerukan tekanan pada Israel untuk mengadakan pemilihan di semua tanah Palestina, termasuk Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
