REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku fintech urun dana atau securities crowdfunding (SCF) PT Investasi Digital Nusantara atau dikenal dengan nama platform Bizhare menyebutkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang berminat memanfaatkan SCF sebagai modal kegiatan usaha mereka kini semakin meningkat.
"UKM yang masuk ke kami itu sekarang banyak, ada 5.000-an. Dan total kebutuhan dananya itu Rp 10 triliun," kata pendiri sekaligus Chief Financial Officer Bizhare Gatot Adhi Wibowo dalam Sharia Investment Week secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (12/11).
Gatot menyampaikan, dari ribuan UKM tersebut nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan kategorinya seperti kuliner, ritel, agrobisnis, dan lainnya. Kemudian, Bizhare selaku penyelenggara SCF akan membantu mempersiapkan prospektus UKM tersebut.
Kemudian, pelaku UKM selaku penerbit efek nantinya akan dipertemukan dan berkenalan langsung dengan calon investor. Investor bisa berinteraksi langsunh dengan pemilik usaha sehingga investor bisa menilai langsung kapabilitas manajemen.
"Kalau memang rasanya tidak sesuai atau tidak cocok, ya tidak investasi di situ. Jadi tidak hanya publish di website atau di aplikasi saja," ujar Gatot yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Syariah Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) itu.
Begitu pula nanti apabila sudah tercapai kesepakatan dan perusahaan sudah berjalan, pelaku UKM dan investor juga akan tetap bertemu dan berinteraksi untuk membahas bisnis perusahaan.
Sementara terkait bagi hasil, lanjut Gatot, Bizhare yang telah memiliki profil investor akan menjembatani imbal hasil yang diinginkan oleh investor dengan pemilik UKM. Hal ini yang Bizhare coba komunikasikan dengan pemilik usaha.
"Itu kita bahasa dulu di awal sebelum publish di website atau aplikasi kami," kata Gatot.
Kendati demikian, Gatot juga mengingatkan bagi para investor bahwa berinvestasi di SCF juga memiliki risiko sebagaimana produk investasi lainnya. Bizhare pun mengingatkan kepada calon investor terkait hal tersebut sejak awal.
Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh menambahkan, aturan yang dibuat oleh regulator pasar modal juga menegaskan bahwa untuk menjadi investor SCF juga tidak bisa sembarangan. Regulasi mengharuskan investor sudah memiliki Single Investor Identification atau SID.
Dari sisi penerbit, yang menanggung memang penyelenggara SCF. "Larena dia yang melakukan analisis, melakukan due dilligence, dia juga bantu jual. Jadi banyak faktor yang berdampak ke penyelenggara SCF dari sisi penebit, makanya dijaga sekali. Tetapi regulasi POJK 57 juga menyorot risiko dari sisi investor," ujar Irwan.
Pasca diterbitkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowdfunding (SCF), dana yang terhimpun oleh SCF sampai 3 Agustus 2021 meningkat 64 persen year to date (ytd) menjadi Rp 313,55 miliar. Total penyelenggara SCF yang mendapat izin OJK juga telah bertambah menjadi lima pihak.
Di samping itu, jumlah penerbit atau pelaku UMKM yang memanfaatkan SCF untuk juga naik 27,1 persen (ytd) menjadi 164 penerbit. Sementara itu, total pemodal SCF kini telah mencapai 34.525 orang atau meningkat 54,53 persen (ytd) dari 22.341 pada 30 Desember 2020.
Pelaku UKM bisa memanfaatkan SCF sebagai modal kegiatan usaha mereka. SCF menjadi wadah bagi perusahaan kecil yang sulit mengakses pasar modal karena tidak bisa memenuhi persyaratan di pasar modal. SCF pun bisa menjadi alternatif pembiayaan UMKM.
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong produk pasar modal syariah menjadi salah satu fokus untuk terus dikembangkan. Sebab, produk pasar modal syariah ini memiliki potensi dan ruang tumbuh yang besar, meskipun di tengah pandemi Covid-19 sekali pun.
"Saya mendapat laporan bahwa meskipun di tengah pandemi Covid-19, produk pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan yang konsisten," ujar Wapres saat hadir secara virtual di acara Seminar dan Expo Sharia Investment Week 2021, Kamis (11/11).
Wapres mengungkapkan, salah satu keunggulan dari pasar modal syariah Indonesia ini adalah proses transaksi saham yang secara end to end telah memenuhi prinsip syariah. Karena itu, ia menilai kondisi harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah Indonesia semakin kuat.
Termasuk juga inovasi produk dalam upaya mendorong perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Sperti Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah.
"Instrumen ini bisa sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM juga perlu terus dikembangkan, terutama untuk mendorong bangkitnya kembali UMKM pasca pandemi Covid-19," kata Wapres.
Digitalisasi mendesak
Wapres mengingatkan perlunya pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebab, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah ke depan.
"Inovasi berbasis digital dan perluasan digitalisasi layanan yang terintegrasi ke berbagai sektor menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini," kata Wapres.
Wapres menilai, inovasi digital dalam ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan investasi syariah. Wapres mengatakan, inovasi tersebut harus dilengkapi dengan penyempurnaan perangkat yang mendukung.
"Seperti big data, intelegensi buatan, blockchain, serta teknologi finansial," kata Wapres.
Namun, di sisi lain kata Wapres, pengembangan teknologi digital ini juga menjadi tantangan ekonomi dan keuangan syariah karena perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Menurutnya, adaptasi keuangan syariah terhadap pengembangan teknologi digital juga harus didukung oleh kualitas SDM yang adaptif, mandiri, produktif, serta berdaya saing.
Wapres mengatakan, pemerintah berupaya memberikan pembekalan sejak dini kepada masyarakat agar melek keuangan dan investasi syariah pada era digital. Namun demikian, upaya ini memerlukan kerja sama dan kontribusi semua pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
