REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat sepakat mewujudkan program satu data (one data) yang akan disinergikan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam Denny Tondano menyatakan, BP Batam berharap Batam dapat memiliki satu data yang dapat digunakan bersama agar ada keseimbangan. "Hal ini diperlukan, sehingga akan ada keseimbangan data dan lebih mudah mendapatkannya," kata Denny dalam keterangannya, Senin (15/11).

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, penggunaan data statistik dan informasi sangat penting dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pimpinan. Data statistik juga digunakan untuk promosi Batam, terutama untuk calon investor yang hendak menanamkan modal di kawasan industri bergengsi itu.

"Informasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan kita dan digunakan oleh masyarakat, baik itu pengusaha, peneliti maupun akademisi, di mana informasi tersebut tentunya harus sudah dapat diyakini kevalidanya oleh masyarakat," kata Ariastuty.

Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Batam Rahmad Iswanto menyatakan, kualitas data harus akurat, guna membantu membuat keputusan pengembangan daerah setempat. "Demi menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan pengambilan keputusan dalam pengembangan Batam, maka kualitas data dan informasi yang kita keluarkan haruslah akurat, valid dan dapat dipercaya," ujar Rahmad.

Untuk mewujudkan data industri yang baik, maka dibutuhkan partisipasi berbagai pihak terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika