REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan potensi industri halal di Indonesia. Tercatat pada 2019 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar 11,2 miliar dolar AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengembangan industri halal menjadi fokus Indonesia, karena bukan hanya dapat menopang perekonomian tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial.
"Sangat penting untuk melanjutkan peluang ini dan membuat peran yang berarti dalam konteks permintaan yang terus tumbuh," ujarnya saat acara AICIF 2021 secara virtual, Rabu (17/11).
Berdasarkan Global Islamic Finance Report, total pengeluaran masyarakat dunia terhadap makanan, kosmetik, pariwisata, dan gaya hidup halal pada 2020–2021 sebesar 2,02 triliun dolar AS. Adapun nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi konsumsi, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pada 2019, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia sebesar 24,3 persen dan meningkat pada 2020 menjadi 24,8 persen.
Menurutnya pengembangan ekonomi syariah berjalan melalui sejumlah strategi, seperti akselerasi ekonomi digital, penguatan rantai pasok halal (halal supply chain), hingga penguatan investasi pangan halal.
Selain itu, pemerintah pun menetapkan tiga kawasan industri sebagai pusat manufaktur produk-produk halal. Ketiga kawasan industri tersebut berada di Cikande (Banten), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Bintan (Kepulauan Riau).
Sri Mulyani menilai pengembangan ekonomi syariah bukan hanya dapat mengoptimalkan konsumsi dalam negeri yang besar sehingga menopang perekonomian. Namun, ekosistem industri halal dapat membuat Indonesia berdaya saing di pasar global juga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan nilai Islam, fokus dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
