DWAWA INSYIRAH SHAFARA

    FOLLOW  

Rohingya dan Peranan Indonesia di ASEAN: Bukti Keaktifan Indonesia di Forum Regional, Benarkah?

Politik | Monday, 22 Nov 2021, 07:20 WIB

Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dari adanya ASEAN. Hal ini tentu membuat Indonesia di ASEAN bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh, apalagi jika dianalisis dengan pendekatan regionalisme, posisi Indonesia bukan hanya strategis dari sisi perdagangan, akan tetapi juga strategis dari segi pengaruh politik luar negerinya. Peran aktif Indonesia di ASEAN bukan hal yang remeh, terkhususnya dalam memperjuangkan pengungsi di Rohingya yang hingga sekarang masih menjadi permasalahan kawasan.

Kita tahu bahwa dewasa ini rohingya menjadi salah satu dari kasus pengungsi yang banyak menuai berbagai kencaman dari penjuru dunia. Terutama ASEAN. Bahkan pengungsi Rohingya sendiri mendapatkan julukan the Gypsies of Asia dari PBB karena mengingat berbagai bentuk tindakan diskriminasi yang di dapatkan oleh kelompok etnis ini. Tentu adanya pengungsi Rohingya ini bukan hanya menjadi bentuk persoalannya Myanmar akan tetapi juga menjadi bentuk persoalan keamanan bagi Asia Tenggara karena mengingat banyaknya migrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok ini, yang pada akhirnya keberadaan pengungsi Rohingya menjadi bentuk persoalan keamanan sosial tersendiri bagi ASEAN.

Misalnya saja adanya bentuk serangan dan bentrokan antara kelompok pengungsi Rohingya dengan umat Buddha yang ada di Mandalay. Lalu juga di Indonesia, adanya pengungsi Rohingya pada akhirnya membuat kelompok pengungsi ini harus mencari suaka dan kemudian berbaur dengan masyarakat setempat dan ternyata hal tersebut pada akhirnya menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Padahal untuk negara seperti Indonesia sendiri yang belum meratifikasi konvensi mengenai status pengungsi, pada akhirnya membuat pengungsi Rohingya sendiri jadi tidak terlalu menjadi prioritas. Di sisi lain juga Indonesia dinilai masih belum begitu tanggap dalam mengatasi permasalahan pengungsi di negaranya sendiri. Maka dari itu adanya pengungsi Rohingya khususnya menjadi bentuk problematika tersendiri.

Hal ini bahkan juga dirasakan oleh negara yang ada di ASEAN lainnya seperti Malaysia ataupun Thailand. Melihat bagaimana pada saat ini pengungsi Rohingya membawa ancaman tersendiri bagi stabilitas keamanan yang ada di ASEAN, hal ini yang pada akhirnya membuat ASEAN berupaya di dalam menangani permasalahan pengungsi yang ada di Rohingya yang dimana bentuk upaya yang dilakukan oleh ASEAN yakni melalui ASEAN Community yang dimana adanya kemunculan dari ASEAN Community bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan pada negara anggotanya ASEAN namun bukan hanya perihal permasalahan politik saja akan tetapi juga keamanan. Di dalam ASEAN Community ini sendiri ada program kerja sama yang bertugas untuk mengatasi permasalahan pada etnis Rohingya.

Melalui program tersebut, negara anggotanya ASEAN sama-sama berupaya dari segi pendanaan dan mencari titik bersama untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Adapun upaya yang dilakukan oleh ASEAN ini sendiri menurut penulis tidak cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan stabilitas keamanan ASEAN. Apalagi mengingat di dalam ASEAN memegang prinsip yang dinamakan non-intervensi yang artinya ASEAN tidak bisa asal masuk ke permasalahan di Myanmar. Adapun salah satu negara yang aktif di dalam menyoroti kasus ini adalah Indonesia. Bahkan Indonesia aktif berperan di forum internasional dalam menyuarakan mengenai isu Rohingya ini.

Bahkan berdasarkan hasil data yang ada pada tahun 2015 sendiri, Indonesia telah tercatat mendampung sekitar 1809 pengunsgi Rohingya yang mana untuk di Aceh mencapai 1713 pengungsi. Sedangkan untuk di Medan mencapai sekitar 96 pengungsi. Sisanya sendiri banyak etnis ini yang melakukan pengungsian ke negara lain salah satunya yaitu Bangladesh. Padahal Indonesia sendiri belum menandatangani konvensi pengungsi. Bahkan apa yang dilakuakan Indonesia sendiri menjadi salah satu agenda politik luar negerinya Indonesia dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia. Adapun sebagai wujud dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri Indonesia untuk krisis pengungsi di Rohingya ini menggunakan bentuk diplomasi kemanusiaan. Namun uniknya, dibalik diplomasi tersebut melibatkan peranan perempuan sebagai pembuat kebijakan yaitu Retno Marsudi.

Terlihat jelas bahwasanya melalui kebijakan luar negeri sendiri mempunyai bentuk misi demi mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang dimana salah satunya yaitu menciptakan keamanan dan juga perdamaian bagi dunia. Adapun hal ini berhubungan dengan teori menurutnya Rossenau dalam melihat mengenai kebijakan luar negeri, dimana menurutnya adanya bentuk kebijakan luar negeri itu sendiri dianggap sebagai strategi ataupun sebagai bentuk rencana yang disertai juga dengan bentuk tindakan yang telah dibuat oleh policy maker agar dapat mencapai yang dinamakan tujuan nasional atau kepentingan nasional.

Dalam hal ini Indonesia juga menunjukan bagaimana peranan dari pembuat kebijakan juga bisa berperan penting di dalam tatanan internasional sekalipun. Adapun bentuk bukti lainnya kebijakan Indonesia dalam merespon permasalahan pengungsi Rohingya yakni dengan cara menerima adanya kedatangan dari pengungsi Rohingya. Indonesia juga melakukan bentuk kerjasama dengan UNHCR dan juga bersama IOM dalam menangani permasalahan mengenai pengungsi yang ada di Rohingya. Dari hal ini terlihat jelas bahwa Indonesia di ASEAN masih aktif, terkhususnya menyuarakan kasus Rohingya.