REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diharapkan mampu menjadi kekuatan guna mendorong transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyongsong era birokrasi digital.
Sehingga pada saatnya, masyarakat akan mampu menyelesaikan persoalannya sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendapatkan berbagai pelayanan birokrasi.
Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, usai mengikuti acara puncak peringatan HUT Korpri ke-50 dengan Presiden RI, Joko Widodo secara daring, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (29/11).
Menurut gubernur, transformasi peran ASN yang dimaksud adalah menyiapkan sarana untuk percepatan memasuki era Society (Masyarakat) 5.0 seperti halnya arahan dari Presiden RI pada HUT Korpri kali ini.
Untuk itu gubernur juga meminta agar seluruh ASN yang ada di Jawa Tengah segera mempersiapkan diri dan memperbanyak ragam inovasi dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, lanjutnya, Ketua Umum (Ketum) Korpri, Zudan Arif Fakrullloh juga telah memberikan instruksi yang sama, yaitu ASN harus adaptif, berubah dan transformatif dalam menghadapi era masyarakat 5.0.
Tugas pemerintah di daerah adalah melaksanakan itu semua. "Saya juga berterima kasih karena semua itu sudah berjalan dengan baik dan memang belum sempurna, atau masih ada capaian yang harus dikejar," jelasnya.
Dalam kontrks ini, tambah gubernur, maka Korpri diharapkan mampu menjadi kekuatan untuk menggerakkan transformasi untuk masuk kepada era birokrasi digital.
Jalannya memang masih panjang, tetapi kemarin kita dipercepat dengan adanya Covid-19. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga telah diminta menyiapkan daftar hadir elektronik, misalnya untuk presensi penyuluh dari lapangan,
"Maka rapat dengan zoom dengan daring, kerja dari rumah dan kebijakan lain untuk mengurangi aktivitas di luar rumah itulah beberapa contoh implementasinya," tambah Ganjar.
Seluruh ASN juga diminta tidak perlu takut dengan rencana penggunaan robot untuk pelayanan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ganjar, inovasi dari ASN yang sekarang ini tetap dibutuhkan.
Bahkan, justru inovasi dari ASN ini yang sekarang dibutuhkan. Karena dapat mempermudah dan membuat pekerjaan mereka semakin praktis dan ekonomis.
"Kalau ada yang bisa dikerjakan secara elektronik itu ya bagus, lebih presisi. Memang ada pekerjaan yang membutuhkan sentuhan langsung di lapangan, jadi tidak semuanya," tegas Ganjar.
Terkait dengan inovasi gubernur juga mengapresiasi seluruh OPD dan ASN di Jawa Tengah. Juga tentang integritas dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan yang selama ini sudah berjalan.
Inovasi yang selalu bisa masuk lima besar tersebut juga membuatnya bangga. Namun selain terus berinovasi, tentunya juga harus tetap memperhatikan dampak kesejahteraannya.
"Misalnya saja gaji guru honorer harus UMK dan lainnya. Juga bagaimana gerakan satu OPD satu desa dampingan itu terus dipertahankan dan dijalankan dengan baik," tegas gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
