REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) menggelar webinar Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi secara daring dan luring pada Rabu (1/12). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyampaikan pidato dalam pembukaan webinar tersebut.
Ghufron mengatakan, tidak banyak negara-negara yang memiliki Kemenag. Walaupun banyak negara-negara Islam tapi yang memiliki Kemenag tidak banyak.
"Ini mestinya Kemenag bukan kami (KPK) ceramahi, bukan kami ajari, KPK datang kalau mengajari teman-teman para kiai di Kemenag itu sama dengan mengajari ikan berenang," kata Ghufron saat pidato dalam pembukaan webinar Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi, Rabu (1/12).
Ia mengatakan, ilmu para profesor, kiai, pastor dan pendeta lebih banyak daripada KPK. Ilmu yang dimiliki KPK hanya secuil dibanding ilmunya para profesor, kiai, pastor dan pendeta di Kemenag.
Ia juga mengingatkan, korupsi bukan hanya penyakit hukum dan tidak bisa didekati hanya dengan hukum, lalu ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Maka KPK saat ini menggunakan tiga strategi untuk memberantas korupsi."Pertama, penindakan supaya takut dan jera pelakunya," ujarnya.
Ghufron mengatakan, kedua menggunakan sistem tata kelola kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah, serta tata kelola keuangan negara dan layanan publik. Sistem dibuat agar terbuka supaya tidak bisa korupsi. Karena korupsi biasanya terjadi di ruang-ruang sempit atau di ruang privat.
Maka setiap pengambilan keputusan, kalau mau berkomitmen memberantas korupsi, terbukalah. Artinya terbuka sejak melakukan pengumuman programnya sampai prosesnya, sehingga memungkinkan semua orang bisa mengaksesnya.
"Transparansi (terbuka) itu bukan hanya untuk diketahui, tapi semua orang, kalau pegawai semua pegawai yang memenuhi syarat bisa mengakses," ujarnya.
Ghufron mengatakan, yang ketiga partisipatif. Orang luar bukan hanya internal bisa memberikan masukan, kritik dan saran. Lakukan itu kalau benar mau berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Di forum yang sama, Inspektur Jenderal Kemenag, Deni Suardini, mengatakan, webinar ini digelar untuk mendorong terwujudnya kementerian yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme ((KKN). Sekaligus untuk mendukung mewujudkan Kemenag menjadi kementerian yang betul-betul bersih dan akuntabel. Supaya Kemenag mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Tujuan yang ingin kita capai yaitu tumbuhnya kesadaran bagi kita semua untuk selalu berperilaku anti korupsi," kata Deni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
