"Sampai saat ini belum ada keputusan," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief saat dihubungi Republika, Kamis (2/12).

Meski belum ada keputusan kapan jamaah umroh bisa diberangkatkan, Kemenag tetap memantau situasi di dalam dan luar negeri. Termasuk berbagai macam komponen pendukung umroh seperti imigrasi, visa, penginapan, penerbangan dan virus yang saat ini sedang menjadi pandemi di Indonesia dan luar negeri.

"Kita masih lihat situasinya juga jadwalkan pertengahan Desember baru bisa berangkat dengan persiapan masalah imigrasi, masalah visa masalah hotel penerbangan dan lain-lain," ujarnya.

Hilman memastikan, karena semua masih dipersiapkan, belum ada kepastian dari pemerintah dalam negeri dan luar negeri dalam hal ini Arab Saudi kapan jamaah umroh bisa diberangkatkan. Karena kebijakan umroh yang berwenang memutuskan Arab Saudi.

"Jadi artinya belum ada keputusan apa-apa dari kita dan juga dari Saudi. Tidak ada keputusan apa-apa sampai saat ini ya," katanya. 

Hilman memastikan, meski Arab Saudi belum memberikan kepastian kapan jamaah umroh bisa diberangkatkan, Kemenag tetap mempersiapkannya. Persiapan yang telah dilakukan Kemenag adalah membuat skema umroh di masa pandemi.

"Jadi skemanya tetap kita persiapkan saja," katanya.

Meskipun tantangannya adalah keputusan dari Pemerintah Indonesia sendiri yang mengharuskan karantina 10 hari ketika pulang dari luar negeri. Kebijakan 10 hari karantina ini tentunya membuat jamah berat hati jika melaksanakan umroh di masa pandemi ini.

"Nah itu yang menjadi hambatan. Artinya tentu saja itu akan mengurangi banyak niat orang yang akan berumroh di bulan  Desember ini," katanya.