Wapres Harap Kadin Bantu Pengembangan Ekonomi Syariah

Sabtu , 04 Dec 2021, 19:45 WIB Reporter :Fauziah Mursid/ Redaktur : Esthi Maharani
Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) menyampaikan sambutan saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (4/12/2021). Kegiatan yang diikuti sekitar 1.200 orang jajaran pimpinan dan pengurus Kadin se-Indonesia tersebut resmi ditutup setelah menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti forum bisnis, pameran UMKM, sidang pleno serta penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.
Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) menyampaikan sambutan saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (4/12/2021). Kegiatan yang diikuti sekitar 1.200 orang jajaran pimpinan dan pengurus Kadin se-Indonesia tersebut resmi ditutup setelah menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti forum bisnis, pameran UMKM, sidang pleno serta penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

IHRAM.CO.ID, BADUNG--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap peran aktif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu disampaikan Wapres saat meresmikan penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 di Bali Nusa Dua Conventional Center (BNDCC), Sabtu (4/12).

 

Terkait

"Saya sungguh berharap Kadin juga turut aktif, bahkan memimpin dalam upaya percepatan gerakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini," kata Wapres.

Hal ini karena, peran Kadin dibutuhkan sebagai pendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini.

"Kadin memiliki sumber daya pengusaha, modal, jaringan dan pengetahuan yang besar untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menegaskan, Pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa kemajuan yang dicapai dan telah menampakkan hasilnya, yakni keberadaan Kawasan Industri Halal (KIH), sertifikasi produk halal, merger 3 (tiga) Bank Syariah milik Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), transformasi zakat dan wakaf, serta dukungan pengembangan bisnis syariah, dan lain sebagainya.

Namun demikian, Wapres menegaskan ekonomi dan keuangan syariah tidak dimaksudkan sebagai kebijakan ekonomi yang eksklusif bagi agama tertentu saja.

"Melainkan sebagai pilihan rasional yang bersifat inklusif yang diperuntukkan bagi semua kelompok masyarakat," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini