IHRAM.CO.ID, TEL AVIV -- Pihak berwenang Israel menghentikan rencana untuk menyetujui pembangunan 9.000 unit rumah untuk pemukim dari komunitas ultra-Ortodoks Israel di Atarot. Penghentian pembangunan ini merupakan tekanan diplomatik dari pemerintahan AS Joe Biden.
Dilansir dari Middle East Eye, Selasa (7/12), Israel telah berhenti mengeluarkan persetujuan akhir untuk membangun pemukiman Yahudi baru di Yerusalem Timur yang diduduki.
Israel mengumumkan bulan lalu bahwa pemukiman Atarot akan dibangun di lokasi bandara internasional yang ditinggalkan, yang dibuat selama Mandat Inggris, dekat kota Palestina Qlandia. Namun, proposal untuk menyetujui pembangunan 9.000 unit rumah untuk pemukim dari komunitas ultra-Ortodoks Israel telah dihentikan sementara.
Keputusan tersebut menimbulkan kritik di dalam pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett. Itu terjadi setelah panggilan telepon antara perdana menteri Israel dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pekan lalu, di mana Blinken keberatan dengan rencana pemukiman di Atarot.
AS juga mengajukan upacara presentasi kredensial pada Minggu, bukan Senin - untuk duta besar yang baru diangkat untuk Israel, Thomas Nides.
Menurut sumber-sumber diplomatik yang berbicara kepada Walla News, AS ingin "menghindari rasa malu" dengan mengadakan upacara untuk duta besar barunya pada hari yang sama dengan pengumuman persetujuan akhir dari penyelesaian tersebut.
Pada Senin, Kementerian Perumahan Israel mengatakan bahwa mereka telah menghentikan persetujuan pembangunan Atarot sampai Kementerian Perlindungan Lingkungan melakukan laporan "penilaian dampak" pada lingkungan dari penciptaan lebih dari 1.243 dunam (124 hektar) pemukiman.
Tetapi ketika Israel mengumumkan penghentian Atarot, itu mengungkapkan rencana perluasan pemukiman baru di Yerusalem Timur, untuk membangun ratusan unit rumah bagi pemukim di Givat Shaked dekat Beit Safafa, sebuah wilayah Palestina antara Kota Tua Yerusalem dan Betlehem.
Israel sebelumnya menggunakan bandara di Atarot, yang terletak di dekat desa Palestina Qalandia, sebagai pangkalan udara militer sebelum menutupnya secara permanen setelah Intifada Kedua pada tahun 2000.
Pada 1924, daerah itu diubah menjadi Bandara Internasional Yerusalem oleh otoritas Inggris, pusat penerbangan sipil pertama dan satu-satunya di pinggiran Kota Suci.
Daerah itu akan diserahkan kepada Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari pembicaraan damai dengan Israel yang terhenti pada 2014. PA telah merencanakan untuk mengubahnya menjadi bandara Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, Peace Now , sebuah kelompok hak asasi Israel, mengatakan bahwa mengubah Atarot menjadi pemukiman Yahudi "mungkin membawa pukulan berbahaya bagi solusi dua negara".
"(Atarot) berada di jantung kesinambungan wilayah perkotaan Palestina antara Ramallah dan Yerusalem Timur, dan dengan demikian mencegah kemungkinan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pemerintah harus segera menghapus rencana tersebut dari agenda dan mengesampingkannya," Peace Now menambahkan.
Permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional dan sebelumnya telah dikritik oleh Presiden AS Joe Biden sebagai mengikis prospek solusi dua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
