REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembagan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Suryanto, menyatakan ada penambahan warga miskin di wilayah itu menjadi 7,99 persen. Penambahan warga miskin itu merupakan efek dari pandemi Covid-19.
"Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Tahun 2021 angka kemiskinan 7,99 persen, ada peningkatan," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (10/12).
Suryanto mengatakan, bahwa angka kemiskinan tersebut anjlok selama pandemi Covid-19, dari 7,69 persen pada tahun 2020 menjadi 7,99 persen pada tahun 2021. Meningkatnya angka kemiskinan tersebut, kata Suryanto, salah satunya akibat terjadi lonjakan angka pengangguran di Kabupaten Bogor pada tahun lalu sebanyak 5,23 persen, dari 9,06 persen menjadi 14,29 persen. Namun, di sisi lain, terjadi penurunan signifikan pada angka pengangguran di Kabupaten Bogor, selama tahun 2021.
"Ini berdasarkan data BPS. Tahun ini angka pengangguran menurun sangat signifikan, berkurang 2,07 persen, dari 14,29 persen menjadi 12,22 persen" kata anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar atau akrab disapa Gus Udin.
Ia menyebutkan, jumlah pengangguran yang semula tercatat ada 390.7321 orang di tahun 2020, tahun ini jumlahnya berkurang 50.127 orang, sehingga menjadi 340.604 orang. Menurutnya, merujuk pada data BPS, penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bogor tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.
Ia mengatakan, kondisi tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Ade Yasin dalam melakukan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem pencari kerja bernama Bogor Career Center (BCC), melalui Dinas Tenaga Kerja.
Sistem yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu itu dioptimalkan fungsinya dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan para pengembangan sumber daya manusia (HRD) di berbagai perusahaan untuk penyediaan lapangan kerja, demikian Saepudin Muhtar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
