REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Inspektur Sleman, Hery Dwikuryanto mengatakan, ada tuntutan tanggung jawab dan risiko pengelolaan keuangan yang semakin besar di Sleman. Apalagi, terdapat peningkatan penerimaan pendapatan kalurahan dari berbagai sumber.
Mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan lain-lain. Karenannya, Herry menekankan, diperlukan pengawasan secara intens terhadap pengelolaan keuangan di Sleman, termasuk di kalurahan-kalurahan.
"Terkait besarnya risiko pengelolaan keuangan kalurahan tersebut, diperlukan pengawasan secara intens terhadap pengelolaan keuangannya," kata Herry dalam sarasehan yang digelar Inspektorat Kabupaten Sleman di Setda Sleman, Kamis (16/12).
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menilai, peringatan Hari Anti Korupsi jadi momentum untuk penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, ia menekankan, memerangi korupsi tentu memerlukan dukungan semua elemen bangsa.
Yang mana, lanjut Danang, dapat dilakukan sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Sebab, ia menekankan, tanggung jawab melawan tindak korupsi tidak hanya berada di pundak aparat-aparat penegak hukum seperti Polri, KPK maupun Kejaksaan.
"Namun, dapat dimulai dari kita semua yang dapat kita lakukan dengan tidak melakukan korupsi dalam skala apapun," ujar Danang.
Terkait pengelolaan keuangan di tingkat kalurahan, Danang menyebut, kalurahan memang memiliki peran strategis memberikan daya ungkit menciptakan kemandirian daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan butuh pengalokasian dana secara khusus.
Besarnya dana yang diterima masing-masing kalurahan dinilai berpotensi memicu kekhawatiran. Mulai dari potensi kesalahan pengelolaan dana mulai perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya.
Kondisi tersebut tentunya memicu kekhawatiran kita bersama, mengingat pemerintah kalurahan elemen penting atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Apalagi, kalurahan jadi elemen penting pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Maka itu, Danang menegaskan, Pemerintah Kalurahan sangat perlu untuk mewujudkan diri sebagai pemerintahan yang baik, menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pemkab Sleman sendiri berusaha memberikan pengawasan atas pengelolaan keuangan.
Pengawasan dibantu Inspektorat Kabupaten Sleman dan BPKP. Pengawasan diberikan atas pengelolaan keuangan di kalurahan yang diimplementasikan lewat pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kasus dan pemeriksaan terhadap aduan-aduan di kalurahan.
"Serta, pemberian pendampingan atau konsultansi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di kalurahan," kata Danang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
