REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menolak kecaman bahwa kebebasan pers di wilayahnya menghadapi pembungkaman. Kecaman itu terjadi setelah sejumlah media daring pro-demokrasi tutup.
"Pagi ini saya membaca berita tentang kebebasan pers di Hong Kong menghadapi kepunahan karena penutupan media online. Saya tidak bisa menerima tuduhan semacam itu," kata Lam seperti dilansir laman Aljazirah, Selasa (4/1/2022).
Pada Ahad (2/1/2022), Citizen News mengumumkan penutupannya mengutip lingkungan media yang memburuk di wilayah bekas jajahan Inggris itu. Media itu menghawatirkan tentang keselamatan jurnalisnya setelah penggerebekan pada pekan sebelumnya terhadap media Stand News.
Dilansir BBC, Citizen News didirikan pada 2017. Media tersebut merupakan salah satu dari sedikit publikasi pro-demokrasi berbahasa Mandarin terakhir di Hong Kong. Dalam unggahan di Facebook-nya pada Ahad (2/1/2022) malam, media tersebut berterima kasih kepada pembaca atas dukungan mereka, sebelum mengumumkan dengan berat hati bahwa mereka akan berhenti beroperasi mulai 4 Januari untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang.
Baca: Kebijakan Migrasi Era Trump Bertahan dan Diperluas ke San Diego
Pemerintah China berjanji untuk menghormati kebebasan Hong Kong termasuk kebebasan pers sejak 1997. Namun, Hong Kong dituduh oleh negara-negara Barat dan kelompok-kelompok hak asasi mengikis demokrasi dan kebebasan, terutama sejak pemberlakuan undang-undang hukum keamanan nasional.
Pihak berwenang di Hong Kong dan Beijing telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan undang-undang keamanan membantu memulihkan stabilitas setelah protes massal untuk mendukung demokrasi pada 2019.
Baca: Jerat Kemiskinan Pembelot Korut di Korsel
Penutupan Citizen News menunjukkan bahwa tiga publikasi kini telah ditutup sejak undang-undang tersebut diperkenalkan pada akhir Juni 2020. Harian Apple yang pro-demokrasi yang cukup populer ditutup tahun lalu setelah polisi menggerebek kantornya dan menangkap staf penting, termasuk pendirinya Jimmy Lai yang telah dipenjara sejak Desember 2020. Kritikus vokal Beijing berusia 74 tahun itu dituduh berkolusi dengan kekuatan asing. Tuduhan tersebut karena dinilai sebuah pelanggaran di bawah undang-undang keamanan dan minggu lalu dia didera dengan tuduhan penghasutan tambahan di bawah undang-undang era kolonial.
Dua editor di Stand News juga menghadapi tuduhan penghasutan setelah penggerebekan polisi pekan lalu yang membuat aset media independen itu dibekukan. Beberapa editor senior dan mantan anggota dewan lainnya saat ini dan sebelumnya ditangkap, termasuk penyanyi Cantopop populer Denise Ho.
Baca: Arab Saudi Siap Berdialog dengan Iran demi Keamanan Regional
Para pengamat mengatakan, undang-undang baru yang diberlakukan oleh China telah menciptakan iklim ketakutan yang mencekik kebebasan berbicara. Hong Kong diserahkan kembali ke China dari Inggris pada 1997 di bawah perjanjian bahwa hak-hak seperti kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara akan dijamin di wilayah tersebut.
Namun, para kritikus mengatakan hak-hak itu semakin terkikis ketika otoritas Hong Kong menindak perbedaan pendapat di kota itu dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu menyusul pengenaan undang-undang keamanan nasional yang diperkenalkan oleh Beijing pada 2020.
Undang-undang kontroversial itu mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi dan kolusi dengan pasukan asing, dan membawa hukuman penjara maksimal seumur hidup. Pihak berwenang Hong Kong menolak klaim itu dan pemerintah kota membantah menargetkan media dan menilai sebaliknya bersikeras bahwa undang-undang itu penting untuk menjaga keamanan nasional.
Undang-undang keamanan mengkriminalisasi apa yang dianggap pemerintah China sebagai tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi asing untuk campur tangan dalam urusan kota. Lebih dari 100 pendukung pro-demokrasi telah ditangkap di bawah undang-undang sejauh ini. Sementara banyak pihak lainnya, termasuk politisi pro-demokrasi terpilih telah melarikan diri ke pengasingan.
Pemerintah China juga telah bergerak untuk merombak sistem pemilihan wilayah untuk memastikan hanya patriotlah yang terpilih untuk menjabat. Anggota baru Dewan Legislatif mengambil sumpah setia mereka di depan Lam pada Senin, setelah pemilihan bulan Desember di mana jumlah pemilih turun ke rekor terendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
