IHRAM.CO.ID,MAKKAH -- Kepresidenan Umum Urusan Dua Masjid Suci telah mengalokasikan 34 jalur di area tawaf bagi jamaah umroh. Tindakan ini diambil setelah Kerajaan setelah kembali menerapkan tindakan preventif dan pencegahan di Masjidil Haram.
Direktur Administrasi Penanganan Keramaian, Eng. Ayman Falamban, mengatakan sebuah rencana telah disiapkan untuk memisahkan jamaah umroh dan pengunjung lainnya pada waktu-waktu tertentu.
Dilansir di Saudi Gazette, Kamis (7/1/2022), ia juga menyebut Kepresidenan telah menyediakan area sholat dengan stiker jarak sosial. Persiapan ini dilakukan untuk mematuhi standar jarak sosial, sembari menjalankan semua tindakan pencegahan dan protokol kesehatan.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk menerapkan semua standar kualitas dan keamanan bagi pengunjung Masjidil Haram melalui beberapa prosedur, seperti jarak sosial dan alokasi rute tertentu. Harapannya, cara ini dapat meningkatkan layanan yang ditawarkan selama musim umrah saat ini.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya bagi pengunjung dan jamaah umroh untuk berkomitmen menerapkan segala protokol yang ada, seperti jaga jarak sosial dan memakai masker selama di dalam Dua Masjid Suci.
Awal pekan ini, Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan berlakunya masa tunggu atau jarak sepuluh hari antara dua umrah, untuk mencegah penyebaran virus di Dua Masjid Suci. Sebelumnya, kementerian telah memberlakukan jeda 15 hari antara dua izin ziarah umroh, tetapi dicabut pada Oktober lalu.
Pada bulan yang sama, Kerajaan juga mencabut semua aturan pembatasan jaga jarak. Saudi mulai mengizinkan pelaksanaan umroh dan sholat di Dua Masjid Suci dengan kapasitas penuh, mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh Raja Salman.
Namun, pekan lalu Kerajaan Saudi mengumumkan kembali menerapkan langkah-langkah pencegahan jaga jarak sosial di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang berlaku mulai 30 Desember. Hal ini diambil untuk mengekang penyebaran Covid-19.
Pada 26 Desember, Kementerian Kesehatan Saudi melaporkan ada lonjakan kasus Covid-19, dengan infeksi lebih dari dua kali lipat dalam seminggu. Awal Desember 2021, Kementerian melaporkan kasus pertama varian Omicron di Kerajaan.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika
