IHRAM.CO.ID, MAKKAH — Pengadilan di wilayah Makkah mengeluarkan putusan membebaskan seorang imam masjid dari tuduhan pelecehan seksual terhadap pembantu rumah tangganya. Pengadilan menolak kasus lantaran kurangnya bukti atas tuduhan terhadap imam masjid tersebut.
Dilansir dari Saudi Gazette, Rabu (12/1/2022), Pengadilan Tinggi akhirnya menguatkan putusan tersebut dan memberikan persetujuan akhir. Tetapi sebelum itu, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyelidikan atas pengaduan pelecehan yang diajukan terhadap imam masjid, yang merupakan warga negara Saudi.
Sebelumnya, Pengadilan Saudi juga mengeluarkan putusan bersejarah, menghukum Yasser Muslim Al-Arawi. IA dihukum delapan bulan penjara dan denda sebesar 5.000 riyal karena melecehkan seorang wanita dengan menggunakan kata-kata cabul.
Yang terbaru adalah bahwa pengadilan mempublikasikan pelaku pelecehan tersebut melalui surat kabar lokal. Hal ini dilakukan setelah Dewan Menteri menyetujui undang-undang yang menyerukan pengungkapan identitas individu yang dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual kepada publik.
Pada Januari 2021, Dewan Menteri menambahkan paragraf baru pada Pasal 6 Undang-Undang Anti Pelecehan Kerajaan, yang menyatakan bahwa putusan dalam kasus pelecehan seksual akan dirangkum di surat kabar lokal dengan mengorbankan terpidana.
Pengacara Saleh Al-Ghamdi, mantan anggota Jaksa Penuntut Umum, mengatakan bahwa UU Anti Pelecehan, yang disahkan pada Mei 2018, terdiri dari tujuh pasal, dan Pasal 6 diubah dengan menambahkan ayat 3 sesuai dengan keputusan kerajaan yang dikeluarkan pada Januari 2021
Amandemen itu berbunyi sebagai berikut: “Diizinkan untuk memasukkan hukuman yang dikeluarkan untuk menentukan hukuman yang dimaksud dalam pasal ini dan untuk menerbitkan ringkasannya atas biaya orang yang dihukum di satu atau lebih surat kabar lokal, atau dengan cara lain yang sesuai, menurut dengan beratnya kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat, dan ini akan terjadi setelah dikeluarkannya putusan akhir dalam kasus ini.”
Dia mencatat bahwa teks Ayat 1 Pasal 6 menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan pelecehan akan dihukum penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun dan denda tidak melebihi 100 ribu riyal atau salah satu dari dua hukuman ini. Hukuman tersebut juga berlaku untuk narapidana laki-laki dan perempuan.
Kuasa hukum Kholoud Al-Ahmadi mengatakan bahwa Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan tindak pidana pelecehan sebagai setiap pernyataan, tindakan atau tanda yang berkonotasi seksual dari bagian seseorang terhadap orang lain dan itu melalui sentuhan tubuh atau kehormatan. , atau melanggar kesopanan, dengan cara apa pun, termasuk melalui berbagai sarana teknologi modern.
“Pengadilan pidana bertanggung jawab untuk mengeluarkan hukuman atas kejahatan pelecehan setelah merujuk kasus tersebut oleh Penuntut Umum,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
