Kamis 13 Jan 2022 19:42 WIB

HRW Kritik Lemahnya Pertahanan Demokrasi Presiden Joe Biden

HRW mengkritik lemahnya Presiden Joe Biden dan Barat dalam membela demokrasi

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
HRW mengkritik lemahnya Presiden Joe Biden dan Barat dalam membela demokrasi. Ilustrasi.
Foto: AP/Greg Nash/Pool The Hill
HRW mengkritik lemahnya Presiden Joe Biden dan Barat dalam membela demokrasi. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM)  Human Rights Watch (HRW) mengkritik lemahnya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan negara-negara Barat dalam membela demokrasi. Menurut HRW, AS dan Barat juga gagal mengatasi krisis iklim, pandemi Covid-19, kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan rasial.

Biden memang berbeda dari mantan presiden Donald Trump yang menurut Direktur Eksekutif HRW Kenneth Roth "berteman dekat dengan otokrat". Saat dilantik sebagai presiden pada Januari 2021 lalu, Biden berjanji untuk menjadikan HAM sebagai pusat dari kebijakan luar negerinya.

Baca Juga

"Namun ia terus menjual senjata ke Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel walaupun penindasan mereka yang tiada henti," kata Roth dalam laporan World Report HRW yang dirilis Kamis (12/1/2022) kemarin.

"Pemimpin negara-negara Barat juga menunjukkan kelemahan yang serupa dalam pertahanan demokrasi mereka," tulis Roth.

Ia menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mantan kanselir Jerman Angela Merkel. Roth juga mengatakan dalam pertemuan-pertemuan penting Biden "tampaknya kehilangan suaranya ketika mengecam pelanggaran hak asasi manusia berat".

"Departemen Luar Negeri AS beberapa kali mengeluarkan protes mengenai represi di negara-negara tertentu dan dalam kasus ekstrem pemerintah Biden memperkenalkan sanksi-sanksi yang ditargetkan pada sejumlah pejabat yang bertanggung jawab, tapi suara presiden yang berpengaruh kerap hilang," tambah Roth.

Pemerintah AS membela catatan pemerintah Biden dalam mempertahankan demokrasi. Para diplomatnya kerap mengangkat masalah hak asasi ke pemimpin-pemimpin negara asing termasuk dalam pembicaraan sulit dengan saingan seperti China dan Rusia.

"Jika demokrasi ingin memenangkan persaingan global dengan otokrasi, pemimpin-pemimpin mereka harus melakukan lebih dari sekedar menyoroti kekurangan otokrat yang tak terhindarkan. Mereka perlu membuat kasus yang lebih kuat dan positif untuk pemerintahan demokratis," kata Roth.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement