REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketahanan gula nasional kini menjadi salah satu fokus utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Holding PTPN merestrukturisasi bisnis gula sebagai langkah strategis menjawab tantangan ketahanan gula nasional.
Restrukturisasi bisnis gula menjadi bagian dari 88 Program Strategis Kementerian BUMN masa bakti Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Holding PTPN bertanggung jawab melipatgandakan produksi gula menjadi 1,8 juta ton untuk mendukung swasembada gula konsumsi tahun 2025 sekaligus menyejahterakan petani tebu rakyat.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani, mengatakan langkah strategis yang telah dilakukan Holding Perkebunan Nusantara adalah membentuk PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) pada 17 Agustus 2021. Perusahaan itu merupakan gabungan tujuh anak perusahaan pengelola perkebunan tebu, yaitu PTPN II di Sumatera Utara, PTPN VII di Lampung, PTPN IX di Jawa Tengah, PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII di Jawa Timur, serta PTPN XIV di Sulawesi Selatan.
Pembentukan SGN memiliki tiga inisiatif utama yaitu modernisasi pabrik gula, intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, serta ekstensifikasi lahan dengan cara sinergi BUMN dan program kemitraan dengan petani tebu."Dengan demikian, persoalan disparitas kinerja pabrik gula PTPN dapat terselesaikan," ujar Ghani.
"Tahun 2021, sebelum transformasi bisnis gula dilakukan, sebenarnya beberapa pabrik gula kami sudah memiliki kinerja optimum dengan harga pokok produksi sekitar Rp 8.000,” kata dia menambahkan.
Holding Perkebunan Nusantara telah memiliki roadmap bisnis gula yang sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai swasembada gula. Mewujudkan kesejahteraan petani tebu rakyat merupakan faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian gula konsumsi nasional.
Selama ini sumber pasokan tebu PTPN berasal dari HGU sendiri dan bekerja sama dengan petani rakyat. Produktivitas tebu petani beberapa tahun belakangan masih sangat rendah yaitu di bawah 70 ton tebu per ha. Ini disebabkan rendahnya kualitas bibit dan teknik budi daya serta pengelolaan lahan yang kurang baik.
Proses bongkar ratoon bisa melebihi 4 tahun. Kondisi ini menyebabkan tingginya beban pokok petani tebu rakyat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan. Untuk itulah pada roadmap gula ke depan, Ghani mengatakan, BUMN berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendampingan dan pendanaan.
Peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui optimalisasi masa tanam, penataan komposisi dan penggunaan varietas unggul baru. Lalu perbaikan water management, aplikasi pemupukan tepat waktu dan dosis, sehingga produktivitas tebu dapat ditingkatkan di atas 80 ton tebu per ha.
Dengan rendemen di atas delapan persen, yang pada akhirnya dapat menekan beban pokok produksi tebu dan meningkatkaan pendapatan sisa hasil usaha. "Penetapan harga gula Rp 10.500 per kg pada dasarnya dilakukan dalam upaya melindungi petani yang produktivitasnya masih rendah atau sekitar lima ton GKP per ha," kata Ghani.
Seiring perbaikan dan produktivitas tebu yang terus meningkat, harga gula di tingkat nasional diharapkan dapat diturunkan dengan tetap meningkatkan pendapatan petani. "Dengan dukungan dari PTPN sebagaimana disebutkan dalam peta jalan yang telah disusun, kami yakin dalam kurun waktu 3–4 tahun, produktivitas petani tebu rakyat akan meningkat di atas tujuh ton GKP per ha," ujarnya.
Dari hasil simulasi PTPN Group, pada tingkat produktivitas tujuh ton GKP per ha, maka beban pokok petani turun menjadi Rp 8.300 per kg. Dengan demikian, usaha tani tebu rakyat akan kompetitif dengan petani padi.
Melalui kolaborasi PTPN dan petani tebu rakyat diharapkan dapat menyukseskan swasembada gula konsumsi nasional, menyejahterakan petani, dan menciptakan gula dengan harga yang wajar. "Itulah yang menjadi cita-cita PTPN dalam tranformasi bisnis gula ini," kata Ghani menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
