Rabu 19 Jan 2022 16:18 WIB

Ketua DPD RI Dorong Realisasi Proyek Strategis Nasional di Jatim

Realisasi PSN yang fokusnya pada pembangunan infrastruktur sudah tepat.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merealisasikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. PSN sempat tertunda karena pandemi.
Foto: istimewa
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merealisasikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. PSN sempat tertunda karena pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merealisasikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. PSN sempat tertunda karena pandemi.

Jika PSN direalisasi, LaNyalla optimistis Jatim akan mampu menjaga daya saing sebagai provinsi kontributor perekonomian nasional terbesar nomor 2."Harus dipahami bahwa Pemerintah Pusat memiliki banyak proyek strategis nasional. Karena itu, Pemprov Jatim harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pusat sehingga proyek strategis di Jatim disegerakan," ujar LaNyalla, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga

Dijelaskan LaNyalla, realisasi PSN yang fokusnya pada pembangunan infrastruktur sudah tepat. Karena salah satu pembangunan yang paling berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam segala sektor adalah insfrastruktur.

"Tetapi infrastruktur yang dipilih harus tepat juga. Harus memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang sangat urgent dibutuhkan masyarakat dalam mendukung pergerakan ekonomi," ujarnya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, yang tak bisa ditunda lagi adalah pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian bencana di titik-titik rawan di Jatim. "Dengan terjadinya kebencanaan di Jatim yang cukup signifikan Jatim memerlukan infrastruktur yang memadai sehingga kegiatan ekonomi dan lainnya tidak terganggu," imbuhnya.

Terkait opsi pendanaan yang biasanya menjadi kendala, LaNyalla menyarankan perlunya kerjasama dengan pihak lain. Salah satunya melalui Green Infrastructure Initiative (GII) yang merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jerman dalam mendukung upaya Indonesia hijau. "Banyak opsi terkait keterbatasan pendanaan. Selain kerjasama dengan pihak lain, bisa juga dengan optimalisasi anggaran. Saya yakin Pusat dan Jatim bisa mencari solusinya," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement