REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah mewaspadai varian Omicron yang membuat kasus positif Covid-19 di India melonjak. Lonjakan kasus di India perlu diwaspadai karena gelombang kasus Covid-19 di Indonesia mirip dengan India.
Indonesia dinilai Sri Mulyani memiliki pola lonjakan kasus yang mirip, bedanya seperti saat penyebaran varian Delta India mengalami lonjakan kasus lebih dahulu. "Saat varian Delta menyebar, kasus Covid-19 di India mulai naik pada Februari dan berakhir pada Juli 2021, jadi cukup lama. Dan puncak kasus hariannya sangat tinggi di 250 ribu kasus per satu juta penduduk," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Sementara itu Indonesia mulai mengalami kenaikan kasus Covid-19 karena penyebaran varian Delta pada akhir Juni dan berlangsung sampai September 2021. Pada saat itu jumlah kasus Covid-19 harian Indonesia mencapai 150 sampai 200 per satu juta penduduk.
"Sekarang kita lihat India mulai merambat naik lagi karena Omicron, Indonesia relatif lebih flat. Kita berharap kita akan jaga terus dan ini Bapak Presiden beri perhatian ekstra terhadap perkembangannya," imbuh Sri Mulyani.
Restriksi kegiatan masyarakat di tengah penyebaran varian Omicron di beberapa negara tampak lebih longgar dibandingkan saat varian Delta menyebar. Sri Mulyani memperkirakan pelonggaran ini disebabkan oleh vaksinasi dan gejala Omicron yang tidak separah varian Delta.
"Sehingga kalau masyarakatnya tetap disiplin protokol kesehatan dan mau mengikuti vaksinasi apalagi booster, mereka percaya akan bisa melakukan aktivitas dan kegiatan ekonomi seperti biasa," ucapnya.
Karena itu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 pun diperkirakan akan terus berlanjut. Apalagi tidak seperti krisis tahun 1998 yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, krisis ekonomi akibat penyebaran Covid-19 jauh lebih cepat dipulihkan.
"Kelihatan sekali ekonomi kita down lalu recover, dipukul Delta sempat down lalu recover. Jadi dalam hal ini resiliensi dan kemampuan recovery jauh lebih naik dibandingkan krisis tahun 1997-1998 tentu ini karena instrumen kebijakan kita sudah semakin lengkap," kata Sri Mulyani.
Ia juga mengatakan akan terus meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk mendokumentasikan respons pengelolaan APBN setiap kali menghadapi krisis. "Sehingga kalau ada krisis lagi kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dulu," ucap Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
