REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Presdien Armenia, Armen Sarkissian mengumumkan pengunduran diri pada Ahad (23/1) waktu setempat. Masa jabatan Sarkissian akan berakhir pada 2025 setelah ia terpilih sebagai presiden pada 2018.
Dalam pernyataan tertulisnya Sarkissian mengatakan, bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mempengaruhi proses radikal kebijakan dalam dan luar negeri di masa-masa sulit bagi negara dan bangsa. Sarkissian juga menambahkan bahwa dia dan kerabatnya telah menjadi sasaran beberapa kelompok politik.
"Saya berpikir lama dan memutuskan untuk mundur sebagai Presiden Republik setelah aktif bekerja selama sekitar empat tahun. Keputusan ini sama sekali tidak emosional, ini mengikuti logika tertentu," katanya.
Sarkissian memang berselisih dengan Perdana Menteri Nikol Pashinyan tahun lalu karena sejumlah masalah, termasuk pemecatan kepala angkatan bersenjata. Peran perdana menteri dipandang lebih kuat daripada presiden di negara tersebut.
"Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa Presiden gagal mempengaruhi peristiwa politik yang membawa kita ke krisis nasional saat ini. Alasannya jelas lagi, kurangnya alat yang tepat, Konstitusi. Akar dari beberapa potensi kita masalah tersembunyi dalam Hukum Dasar saat ini," katanya.
Pada referendum Desember 2015, Armenia menjadi republik parlementer, sementara kekuasaan presiden secara signifikan dibatasi. Sarkissian dalam pernyataannya tidak secara langsung merujuk pada peristiwa atau isu tertentu.
Armenia menyetujui gencatan senjata dengan Azerbaijan November 2021 di perbatasan mereka. Hal ini diperoleh setelah Rusia mendesak mereka untuk mundur dari konfrontasi menyusul bentrokan paling mematikan sejak perang enam minggu pada 2020 ketika Moskow juga menengahi kesepakatan damai untuk mengakhiri permusuhan.
Perdana Menteri Pashinyan sejak itu berada di bawah tekanan. Aksi demonstrasi massa kerap digelar menuntut dia mundur karena persyaratan perjanjian damai.
Di bawah kesepakatan 2020 yang ditengahi oleh Rusia, Azerbaijan mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang telah hilang selama perang di awal 1990-an. Armenia memisahkan diri dari Uni Soviet pada 1991 tetapi tetap bergantung pada Rusia untuk bantuan dan investasi. Banyak orang Armenia menuduh pemerintah melakukan korupsi dan salah menangani ekonomi yang telah berjuang untuk mengatasi warisan perencanaan pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
