IHRAM.CO.ID, MATARAM -- Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi 120 produk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) mendapatkan sertifikat halal agar bisa dipromosikan dalam perhelatan MotoGP di Pertamina Mandalika Street Circuit pada 18-20 Maret 2022.
Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti menyebutkan jumlah produk UMKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat halal pada 2022 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 50 produk. "Tahun ini, kami akan memfasilitasi 120 produk UMKM bersertifikat halal. Fasilitasi tersebut akan menjadi inti dari kegiatan yang dilakukan oleh dinas serta menjadi jembatan kebutuhan pelaku industri di NTB," katanya, Kamis (27/1/2022).
Dengan sertifikat halal, kata dia, diharapkan produk UMKM memiliki standar untuk dipasarkan kepada para penonton MotoGP yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Nuryanti menambahkan dalam kaitannya dengan sertifikat halal kepada UMKM ini, ia bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
"Penetapan halal selama ini dilakukan oleh MUI, kemudian di-improve oleh BPJPH," ujarnya.
Rencananya, sertifikat halal untuk 50 produk UMKM yang sudah terfasilitasi sertifikasi halal akan diserahkan dalam waktu dekat. Nuryanti menyebutkan sebanyak 50 produk UMKM yang telah bersertifikat halal terdiri atas delapan produk UMKM dari Kota Mataram, enam produk UMKM Kabupaten Lombok Barat, dua dari Kabupaten Lombok Tengah, enam produk UMKM Kabupaten Lombok Timur, dan empat produk dari Kabupaten Lombok Utara.
Selain itu, dari Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak tujuh produk, Kabupaten Sumbawa dua produk, Kabupaten Dompu lima produk, Kabupaten Bima lima produk, dan Kota Bima lima produk. "Produk yang diterbitkan sertifikat halal pada 2021 berkategori pangan dan kosmetik," ucapnya.
Nuryanti juga menyebutkan total sertifikat halal yang sudah dikeluarkan BPJPH Kementerian Agama, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari umum (mandiri) sejak 2020 hingga 2021 sebanyak 153 sertifikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
