Ahad 30 Jan 2022 07:30 WIB

Jokowi di ICMI: Pemerintah Bekerja Keras Kawal Transformasi Besar

Kerja keras transformasi besar dikawal pemerintah.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan secara daring saat Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat ICMI Periode 2021-2026 dan Rapat Kerja Nasional ICMI di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/1/2022). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut mengambil tema Transformasi ICMI Menuju Indonesia Emas 2045.
Foto: ANTARA/Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan secara daring saat Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat ICMI Periode 2021-2026 dan Rapat Kerja Nasional ICMI di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/1/2022). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut mengambil tema Transformasi ICMI Menuju Indonesia Emas 2045.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah saat ini tengah bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar negara. Transformasi besar tersebut antara lain yakni melakukan transformasi struktural, mempermudah investasi, melakukan hilirisasi, hingga transformasi ekonomi digital, dan transformasi energi baru terbarukan.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pengukuhan majelis pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan peresmian pembukaan rapat kerja nasional ICMI tahun 2022, dikutip pada Ahad (30/1).

Baca Juga

"Pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia makin kompetitif untuk menghadapi dunia yang hiper-kompetisi sekarang ini," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pemerintah juga berupaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta menyejahterakan petani, nelayan, dan buruh industri. Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus memfasilitasi agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan digitalisasi, serta mendukung peningkatan produk dalam negeri.

"Untuk itu kita harus mempermudah investasi, yang besar, yang sedang, maupun yang kecil, dari dalam maupun luar negeri. Itulah tujuan kita menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," kata dia.

Pemerintah, kata dia, juga melakukan hilirisasi di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Menurut Jokowi, hilirisasi tersebut dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar di Indonesia, untuk membuka lapangan kerja, dan juga menghemat devisa.

"Saya kira sudah tidak zamannya lagi yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain," ujarnya.

Jokowi menyampaikan, hilirisasi memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi negara. Ia kemudian mencontohkan hilirisasi nikel yang dilakukan sejak 2015 telah memberikan dampak signifikan terhadap ekspor maupun neraca perdagangan.

"Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS, kira-kira Rp 300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS di 2014. Dari Rp 15 triliun kemudian meloncat ke Rp 300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri," kata Jokowi.

Selain di sektor pertambangan, lanjutnya, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor-sektor lain, seperti pertanian. Selain harus memperkuat sisi on farm, Jokowi juga menekankan agar memperkuat inovasi di sektor pertanian dan peternakan sehingga nilai tambah bisa dinikmati oleh para petani.

"Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak, juga harus masuk juga ke off-farm, masuk ke hilir. Sekali lagi, agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off-farm-nya, dan tentu saja bisa menciptakan lapangan kerja baru yang makin banyak," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti transformasi ekonomi digital. Menurut Jokowi, Indonesia diperkirakan memiliki potensi ekonomi digital sekitar 124 miliar dolar AS pada 2025.

"Kita juga telah memiliki 2.229 start up, kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn, dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk platform digital untuk menjual produknya, dan dipastikan data ini akan terus bertambah," kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi menyampaikan, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Ia menyebut, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 418 gigawatt, baik berupa geotermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro.

"Dekarbonasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport. Pembangunan Green Industrial Park terbesar di dunia, di Kalimantan Utara juga sudah kita mulai," ujar Jokowi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement