REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Keuangan memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh 5,2 persen. Hal ini ditopang sejumlah faktor salah satunya penguatan investasi dan ekspor, serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan proyeksi tersebut juga ditopang dari akselerasi vaksinasi secara masif.
"Hal ini tentunya harus didukung upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/2/2022).
Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
Namun demikian, dia mengungkapkan terdapat sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron yang sejak akhir 2021 melanda berbagai negara dan menyebabkan gelombang baru Covid-19.
“Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat menurun,” ucapnya.
Febrio menyebut saat ini, Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36 ribu kasus per 6 Februari 2022, namun tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta.
"Meskipun demikian, kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan. Ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron," ucapnya.
Dalam mendukung hal tersebut, Febrio menuturkan APBN akan fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Di samping risiko pandemi, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan pengurangan pembelian aset alias tapering off di Amerika Serikat, serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
Dia mengatakan dalam hal ini pemerintah bersama dengan otoritas lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut.
“Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
