Badan itu akan diisi oleh para imam dan beberapa orang dari masyarakat awam untuk membantu membimbing dan mengawasi kegiatan komunitas Muslim Perancis, merupakan komunitas Muslim terbesar di Eropa Barat. Seluruh anggota forum dipimpin dan diseleksi oleh pemerintah, dengan seperempatnya adalah perempuan.  

Meskipun posisi Muslim sangat lemah di Perancis, sebagai dampak dari kasus ektremisme Islam yang terjadi di Paris beberapa waktu lalu, namun tak banyak warga Perancis yang beranggapan bahwa Muslim berbahaya. Para kritikus bahkan menganggap langkah Macron ini sebagai taktik politik untuk memikat pendukung sayap kanan untuk beralih pada partai tengah Macron.  

Macron dan pendukungnya meyakinkan bahwa cara ini akan menjaga keutuhan negara dan menjamin bahwa 5 juta Muslim di dalamnya akan mendapatkan keamanan baik saat melakukan praktik ibadah maupun saat menjalani kehidupan sehari-hari. Dia juga menekankan bahwa Perancis sangat menghargai kebebasan, termasuk dalam beragama. 

Namun kritikus, termasuk banyak Muslim yang menganggap agama sebagai bagian dari identitas Perancis mereka, mengatakan inisiatif terbaru pemerintah adalah bentuk lain dalam diskriminasi yang dilembagakan, dan membuat seluruh Muslim harus menerima imbas dan dituntut bertanggung jawab atas serangan kekerasan yang dilakukan ektremis. Pembentukan forum pengawas itu juga diiduga berfungsi sebagai penghalang umat Muslim untuk menjalankan kehidupan mereka seperti sedia kala. 

Forum ini diklaim akan menggantikan posisi Dewan Imam Muslim Perancis, sebuah kelompok Muslim yang dibentuk pada 2003 oleh mantan Presiden Nicolas Sarkazy. Dewan itu berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan para pemimpin agama. 

"Kita harus membuka halaman baru, dan memulai kembali hubungan antara negara dan agama, dengan forum yang menyediakan dialog yang lebih terbuka, lebih inklusif, dan lebih mewakili keragaman Islam di Perancis, kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin pada pertemuan perdana forum itu, Sabtu (5/2/2022). 

Sebagai agama terbesar kedua di Perancis, komunitas Muslim di negara itu tidak memiliki pemimpin tunggal, sebaliknya, komunitasnya memiliki banyak aliran, mulai dari moderat hingga salafi, dengan interpretasi agama yang puritan hingga liberal. Sedangkan proyek Macron ini mencangkup langkah-langkah untuk menyeragamkan para imam dan mencetak ‘imam asli Perancis’, dan menghindari pilihan untuk mengimpor imam dari Turki, Maroko, atau Aljazair, yang sejauh ini sudah berjalan lama di Perancis. 

Umat ​​Muslim di Prancis telah lama mengeluhkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dipilih oleh polisi untuk pemeriksaan identitas hingga diskriminasi dalam pencarian pekerjaan. Setiap kali kekerasan ekstremis melanda, oleh penyerang kelahiran asing atau oleh pemuda kelahiran Prancis, Muslim Prancis sendiri dicurigai dan ditekan untuk mengecam kekerasan.

Tahun lalu parlemen Prancis menyetujui undang-undang untuk memperkuat pengawasan masjid, sekolah, dan klub olahraga. Pemerintah mengatakan itu diperlukan untuk melindungi Prancis dari kelompok Islam radikal dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap sekularisme dan hak-hak perempuan. 

Sumber: 

https://thearabweekly.com/macrons-government-launches-new-body-oversee-islam-france