REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sebanyak 120 orang aparatur desa di Kabupaten Bogor menjadi pelopor sebagai wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa angkatan pertama. Mereka diwisuda usai enam bulan mengikuti pembelajaran sejak Juli hingga Desember.
Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan, 120 orang itu terdiri atas 40 orang Kepala Desa, 40 orang operator spasial dan 40 orang operator sosial. Dia menjelaskan, Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju.
Program ini dibiayai APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Ade Yasin mengklaim, Sekolah Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan IPB University.
“Rencananya tahun 2022 kita akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemerintahan Desa yang akan diikuti oleh 55 desa terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial,” kata Ade Yasin, Rabu (9/2).
Di samping itu, dia telah menyarankan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), agar setiap tahun dibuat dua angkatan dari Sekolah Pemerintahan Desa. Selain otu para kepala desa dan perangkatnya harus memili keinginan, agar mau terus mengembangkan kapasitasnya demi mengikuti perkembangan digital.
“Sekolah Pemerintahan Desa ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban,” tuturnya.
Ade Yasin juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB University beserta jajaran, Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengatakan, program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif. Selama ini, pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial, tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lewat adanya operator sosial dan operator spasial.
“Untuk itu kami akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini, kami sudah punya payung kerjasama dengan IPB. Akan kami tindaklanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia,” ujar Yusharto.
Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, IPB University bekerja sama dengan Pemkab Bogor Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Selama enam bulan para aparatur desa diberi pembekalan agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Serta peduli terhadap masalah data desa, dan mampu untuk membuat peta digital desa.
"Masalah desa adalah masalah data, bagaimana kita membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” ucap Arif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
