REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- IPB University dan Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar wisuda perdana bagi peserta Sekolah Pemerintahan Desa (SPD), Rabu (9/2) di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga, Bogor. Sekolah Pemerintahan Desa menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Yakni pendidikan non formal yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur desa.
Penanggung Jawab Sekolah Pemerintahan Desa (SPD), Dr Sofyan Sjaf mengatakan, SPD merupakan ruang pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparat desa dalam hal tata kelola pemerintahan desa, dinamika pembangunan desa dan komunikasi informasi teknologi.
“Selain itu, para aparat desa nantinya mampu membuat perencanaan pembangunan berbasis data desa dengan pendekatan spasial, partisipasi, serta sensus atau drone participatory mapping,” sebut Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University ini seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Dosen IPB University ini menjelaskan, angkatan pertama SPD ini berjumlah 120 orang, terdiri dari 40 kepala desa, 40 operator spasial dan 40 operator sosial. Selama SPD berlangsung, peserta didampingi oleh tenaga pengajar kompeten dari IPB University.
Selama enam bulan, para peserta telah melewati berbagai aktivitas perkuliahan, praktikum, studium general, turun lapang, seminar akhir hingga evaluasi belajar. Hingga pada akhirnya, semuanya berkesempatan diwisuda, sebagai tanda kelulusan dalam SPD.
Rektor IPB University, Prof Arif Satria dalam kesempatan ini menuturkan, IPB University dan Pemkab Bogor mengembangkan SPD dalam rangka memberikan pembekalan agar aparat desa dan kepala desa memiliki kemampuan memetakan dan memecahkan masalah desa, menyadari pentingnya data desa, serta kemampuan membuat peta digital desa.
“Bagaimana kita membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Kalau perencanaan akurat, maka pembangunan akan bisa berjalan dengan baik,” ujar Prof Arif. Menurutnya, selain bidang keilmuan tata kelola pemerintahan desa, di SPD para peserta juga mendapatkan pengetahuan mengenai data desa presisi. Sehingga dengan keakuratan data itu, diharapkan mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju. Ia berharap, dengan mengikuti SPD, aparat desa mampu memberikan dampak kemajuan bagi desa.
“Kita ingin setiap desa paham betul apa yang harus dibangun, apa yang perlu ditingkatkan terutama pengembangan ekonomi, sehingga SPD ini penting sekali ini diikuti oleh para kepala desa,” kata Ade.
Kepada para lulusan, Ade Yasin meminta supaya hasil data desa presisi benar-benar diterapkan secara efektif dalam perencanaan desa masing-masing, agar pembangunan berjalan sesuai tujuan dan sasaran.
“Semoga SPD ini dapat membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih lebih baik demi tercapainya masyarakat desa yang maju mandiri dan sejahtera,” ujarnya.
Di sisi lain, direktur jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, menegaskan, pihaknya mengapresiasi program SPD dan akan mencoba mereplikasi di berbagai tempat di Indonesia.
“Kami menghargai inovasi yang dilakukan Pemkab Bogor dan IPB University. Bagaimana penyelesaian peningkatan kapasitas dilakukan secara holistik dan komprehensif. Kami akan mencoba replikasi program ini. Tidak hanya untuk Kabupaten Bogor, tapi juga bisa dilakukan di provinsi dan kabupaten lain,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
