Senin 14 Feb 2022 23:59 WIB

Kecam Larangan Jilbab di India, Mufti Oman: Akhiri Diskriminasi Terhadap Muslim

Mufti Oman meminta India mengakhiri diskriminasi terhadap Muslim

Rep: Kiki Sakinah/ Red: Nashih Nashrullah
 Wanita Muslim India memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan selama protes terhadap pembatasan jilbab di jalan Mira, di pinggiran Mumbai, India, 11 Februari 2022. Enam siswa di Government Women First Grade College di distrik Udupi, Karnataka, telah dilarang menghadiri kelas karena mengenakan jilbab dan siswa Hindu mulai mengenakan selendang safron sebagai tanda protes.
Foto: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI
Wanita Muslim India memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan selama protes terhadap pembatasan jilbab di jalan Mira, di pinggiran Mumbai, India, 11 Februari 2022. Enam siswa di Government Women First Grade College di distrik Udupi, Karnataka, telah dilarang menghadiri kelas karena mengenakan jilbab dan siswa Hindu mulai mengenakan selendang safron sebagai tanda protes.

REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT – Mufti Agung Oman mengecam gerakan anti-Muslim baru-baru ini di India, terutama pelecehan terhadap gadis dan wanita berhijab. Dalam sebuah unggahan di Twitter, Sheikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili menyerukan diakhirinya tekanan dan diskriminasi terhadap Muslim India. 

Seperti dilaporkan alkhaleejonline.net, dia menyuarakan solidaritas dengan Muslim India dan mengkritik pemerintah New Delhi karena gagal menghentikan gerakan anti-Muslim. 

Baca Juga

Ulama tersebut mengatakan, ketika India diperintah oleh penguasa Muslim selama berabad-abad, hak-hak pengikut agama lain dahulu dihormati dan penguasa memperlakukan orang lain dengan toleransi, keadilan, dan kejujuran. 

Karena itu, dia mendesak pemerintah India agar menghormati hak-hak minoritas Muslim di negara Asia Selatan itu.

Seperti diketahui, pekan lalu media lokal melaporkan bahwa beberapa sekolah di negara bagian Karnataka, India, telah menolak masuknya gadis Muslim berhijab ke dalam kelas. 

Sementara itu, dilansir di ABNA, Senin (14/2/2022), Ketua Menteri Karnataka Basavaraj Bommai mengumumkan pekan lalu bahwa semua sekolah menengah di negara bagian tersebut akan ditutup selama tiga hari. Dia pun mengimbau agar semua pihak tetap tenang. 

Di sisi lain, para siswi Muslim berjuang mempertahankan hijab mereka. Para siswi Muslim mengatakan mengenalkan jilbab adalah hak dasar beragama yang dijamin oleh konstitusi. 

Negara bagian Karnataka sendiri diperintah oleh sayap kanan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri India, Narendra Modi. 

Adapun Karnataka 12 persen penduduknya adalah MUslim. Karena itu, larangan berhijab telah menimbulkan ketakutan di kalangan komunitas tentang apa yang mereka katakan meningkatkan penganiayaan di bawah pemerintah nasionalis Hindu.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement