REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyambut positif permintaan maaf resmi yang disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rute kepada Indonesia. Permintaan maaf ini terkait penggunaan kekerasan berlebihan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.
Usman menyampaikan permintaan maaf itu memperkuat permintaan maaf yang disampaikan Raja Belanda Willem Alexander saat mengunjungi Indonesia dua tahun lalu. Usman meyakini permintaan maaf resmi oleh pemerintah Belanda dapat membantu menciptakan lebih banyak ruang untuk debat publik.
"Juga di dalam sistem peradilan kedua negara untuk mengakui dan menangani pelanggaran yang dilakukan di masa lalu, selama pendudukan Belanda, serta (kejahatan HAM) yang lebih baru dilakukan di Indonesia," kata Usman kepada Republika, Ahad (20/2).
Usman menilai permintaan maaf Belanda penting karena sebelumnya negara tersebut ogah melakukannya dengan dalih untuk move on melihat masa depan. Oleh karena itu, Usman menganggap ini sebagai jalan keluar bersejarah bagi kedua negara.
"Karena Belanda sekarang membuat permintaan maaf, saya pikir itu dapat digunakan oleh masyarakat dan komunitas hak asasi manusia Indonesia seperti dalam kasus Rawagede untuk lebih mendorong Indonesia mengakui kejahatan masa lalu dan meminta maaf kepada seluruh korban pelanggaran HAM masa lalu," ujar Usman.
Selain itu, Usman memandang langkah Belanda sudah tepat sesuai agenda lebih luas dari masyarakat dunia soal pemajuan HAM. Kini, ia menantang pemerintah Indonesia yang mengklaim berkomitmen memajukan kemanusiaan guna melakukan hal serupa.
Baca juga: Penuding LPDP Dikuasai Kaum Tarbiyah Ternyata Caleg PSI
"Ini akan menjadi tanda pesan positif untuk gerakan itu (aktivis HAM Indonesia) dan membantu memperkuat mereka dalam perjuangan mereka untuk keadilan," ucap Usman.
Usman juga mengingatkan pemerintah Indonesia tak perlu takut dengan pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Ia optimistis pengakuan tersebut akan mendatangkan manfaat lebih besar.
"Dan tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban negara dengan menuntut pelaku (pelanggaran HAM) terutama yang masih hidup ke pengadilan. Itu akan membuat bangsa dan negara kita menjadi besar," tegas Usman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
