REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan menyatakan kekhawatirannya kalau China akan memanfaatkan distraksi Barat dalam krisis di Ukraina. Taiwan menilai bukan tak mungkin China menambah tekanan terhadap pulau itu, kendati belum ada manuver baru dari Beijing, kata pejabat Taipei.

Taiwan bulan lalu membentuk kelompok kerja Ukraina di Dewan Keamanan Nasional. Tanpa menyebut China secara langsung, pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan kepada kelompok itu pada Rabu (23/2/2022) bahwa Taiwan harus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap aktivitas militer di wilayahnya dan meredam informasi sesat dari pihak asing.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan Beijing telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau itu dalam dua tahun terakhir. Kendati Taiwan mengatakan situasi di wilayahnya dan di Ukraina sangat berbeda, Tsai telah mengungkapkan empatinya atas situasi di Ukraina yang sama-sama menghadapi ancaman militer.

Dalam wawancara dengan media, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu memperingatkan bahwa mereka terus memantau secara intens apakah China akan memanfaatkan krisis Ukraina untuk menyerang Taiwan. "China mungkin berpikir tentang aksi militer terhadap Taiwan kapan saja, dan kami perlu bersiap untuk itu," kata dia kepada ITV News dari Inggris.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan di China Ma Xiaoguang pada Rabu mengatakan Taiwan dan Barat sama-sama menggunakan krisis Ukraina untuk mendorong isu ancaman militer dan sentimen anti China. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Sabtu mengatakan jika Barat gagal memenuhi janji untuk mendukung kemerdekaan Ukraina, kegagalan itu akan membawa konsekuensi global, termasuk bagi Taiwan.

Su Chi, mantan kepala Dewan Urusan China Daratan di Taiwan, mengatakan pulau itu, seperti Ukraina, terjebak di antara dua kekuatan besar. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki cara yang sangat berbeda dalam pengakuan teritorial, kata Su, dikutip dari Reuters.

"Sejauh ini Xi bertindak tegas tapi bertahap, tidak secepat kilat seperti Putin."

Ikuti Whatsapp Channel Republika