REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan 2021 masih ada sekitar 19 ribu desa yang belum mempunyai satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Padahal, kata dia, usia dini merupakan usia emas bagi tumbuh kembang seseorang dari berbagai aspek.
"Terkait PAUD, tugas kita masih banyak dan besar sekali tantangannya," ungkap Nadiem dalam Seminar Nasional Kepala Desa “Menuju Pendidikan Desa Berkualitas, Melalui Penyelenggaraan PAUD Berkualitas di Desa" yang digelar secara daring, Kamis (24/2).
Pada kegiatan tersebut, hadir lebih dari 1.000 kepala desa, lurah, dan aparatur desa dari seluruh Indonesia. Mereka yang hadir berasal dari desa yang sama sekali belum memiliki satuan PAUD, atau sudah memiliki satuan PAUD, tapi belum terdaftar dalam Dapodik.
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu melahirkan komitmen bersama dari para kepala desa untuk mempercepat tersedianya layanan PAUD, setidaknya satu satuan PAUD di satu desa.
"Saya mengapresiasi kerja sama dalam mendorong kualitas penyelenggaraan pendidikan di desa, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa," kata Nadiem.
Pentingnya kehadiran PAUD juga disampaikan oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Menurut dia, pihaknya telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat global, menjadi SDGs di tingkat Desa dan mencanangkan “Pendidikan Desa Berkualitas” sebagai salah satu targetnya.
"Pendidikan yang berkualitas, yang tersedia di lingkungan desa, juga harus dapat dinikmati oleh seluruh anak usia dini Indonesia yang tersebar di sekitar 80.000 desa di seluruh nusantara," kata Abdul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
