REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan BSI agar semakin berkembang.
Wapres saat memimpin rapat penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Kamis (24/2) kemarin, meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," kata Wapres dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (25/2).
Wapres mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi pemengang saham pengendali (PSP) BSI. Ini mengingat tiga bank PSP ini merupakan perusahaan publik.
"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," katanya. Wapres menilai untuk menumbuhkan BSI memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.
"Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan Dewan Pengurus (Direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," katanya.
Baca juga: Tumbuhkan Ekonomi Islam, Wapres Imbau Pelaku Usaha Bermigrasi ke Syariah
Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya kepada Wapres mengatakan, Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.
"Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," katanya.
Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya."Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," katanya.
Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas industri halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.
"Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tetapi, tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar industri halal dunia. Karena itu, kita dorong BSI ke sana," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham Dwiwarna di BSI hingga tingkat risiko dan compliance-nya.
"Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," katanya.
Turut hadir pada rapat ini, Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
