REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) mematangkan persiapan SEA Games 2022 Vietnam. Multievent olahraga se-Asia Tenggara edisi ke-31 menjadi tantangan dalam hal anggaran setelah tuan rumah menunda waktu pelaksanaan dari 2021 ke 2022.
Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari mengatakan, SEA Games Vietnam menjadi ordinary case sehingga pihaknya berupaya mencari solusi terbaik. Sebab, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebenarnya memfokuskan anggaran persiapan dan keberangkatan SEA Games ke-31 dalam Pagu Anggaran 2021.
“Situasinya tak mudah karena di luar perencanaan awal. Kami berkomunikasi dengan Kemenpora dan menjelaskan SEA Games Vietnam jadi terlaksana 2022. Kami berdiskusi dan menyampaikan partisipasi Indonesia dibutuhkan karena tak sebatas sasaran antara (menuju Asian Games), tetapi juga bentuk support kepada Vietnam. Kemenpora setuju, tetapi dengan anggaran sangat terbatas,” kata Okto, sapaan karib Raja Sapta, Jumat (25/2/2022).
Penyelenggaraan SEA Games Vietnam baru diputuskan South East Asian Games Federation (SEAGF) lewat diskusi panjang sejak pertengahan 2021. Namun, kepastian penyelenggaraanya baru ditetapkan di SEAGF Meeting yang digelar virtual pada 8 Desember 2021.
Dalam rapat yang dipimpin COO SEAGF Dato Seri Chaiyapak Siriwatbaru itu diputuskan SEA Games Vietnam ke-31 jadi dilaksanakan pada 12-23 Mei 2022 dengan mempertandingkan 526 nomor pertandingan dari 40 cabang olahraga. Sebelumnya, tuan rumah meminta agenda yang seharusnya bergulir 21 November-2 Desember ditunda karena tingginya kasus Covid-19 dan ketidaksiapan venue.
Keputusan tersebut memengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2022 Kemenpora. Sebagai informasi, Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu definitif Kemenpora RI Tahun Anggaran 2022 sejak September 2021, di mana fokus Kemenpora adalah Asian Games 2022 Hangzhou.
“Kami mengapresiasi Kemenpora yang memilih tetap berpartisipasi di SEA Games, meski dalam pos anggaran yang terbatas. Situasi ini perlu dipahami bersama. Termasuk kami yang akhirnya terpaksa membatasi kuota cabor dan atlet,” kata Okto.
Meski demikian, dikatakan Okto, penetapan cabor dan atlet yang dibiayai menggunakan APBN tetap diputuskan Kemenpora. NOC Indonesia melalui Komisi Sport and Development sekadar memberikan rekomendasi berupa cluster cabor potensi medali ke Kemenpora.
Materi tersebut dirangkum berdasarkan hasil diskusi serta analisis kompreherensif yang dilakukan Komisi Sport and Development dengan federasi nasional yang dilakukan sejak akhir tahun lalu.
“Keputusan cabor dan atlet mana yang dibayai APBN tetap ada di Kemenpora. Jika tidak terpilih, Komite Olimpiade Indonesia membuka pintu bagi cabor yang ingin membiayai atletnya secara mandiri di SEA Games Vietnam," kata Okto. "Jika berhasil membuktikan prestasinya, kami pikir dapat menjadi pertimbangan Kemenpora dalam memberikan tambahan anggaran pelatnas untuk cabor itu pada APBN 2023 karena tahun depan kami juga akan menghadapi SEA Games ke-32 di Kamboja.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika
