REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Ukraina dan sekutunya pada Senin (28/2/2022) menyerukan kepada PBB untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia selama melakukan serangan ke Ukraina. Sebuah komisi yang terdiri dari tiga ahli independen akan menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum internasional di Crimea, termasuk Donetsk dan Luhansk sejak 2014 serta wilayah lain di Ukraina sejak invasi Rusia pekan lalu.
Duta Besar Ukraina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Yevheniia Filipenko, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia, Rusia berupaya untuk menabur kepanikan di antara penduduk Ukraina. Rusia secara khusus menargetkan taman kanak-kanak, panti asuhan, dan rumah sakit.
"Upaya Rusia untuk menabur kepanikan di antara penduduk dengan secara khusus menargetkan taman kanak-kanak dan panti asuhan, rumah sakit dan brigade bantuan medis keliling, sehingga mereka melakukan tindakan yang mungkin sama dengan kejahatan perang," ujar Filipenko.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Gatilov, mengatakan, Rusia meluncurkan operasi khusus untuk menghentikan tragedi di wilayah Donbass, yang memisahkan diri dari Ukraina. Gatilov mengatakan, pasukan Rusia tidak menembaki sasaran sipil di Ukraina.
Menanggapi serangan Rusia, sekutu Barat telah meningkatkan upaya untuk menghukum Moskow dengan menutup wilayah udara untuk maskapai penerbangan Rusia. Termasuk menutup beberapa bank dari jaringan keuangan SWIFT, dan membatasi kemampuan Moskow untuk mengerahkan cadangan devisanya senilai 630 miliar dolar AS. Semua sanksi ini diharapkan dapat memukul perekonomian Rusia.
“Ada berbagai diskusi yang terjadi di Dewan Hak Asasi Manusia tentang mekanisme investigasi ini. Ada keterlibatan lain yang kami lakukan, termasuk dengan ICC (Pengadilan Pidana Internasional), untuk memastikan ada pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan setiap hari di di wilayah kedaulatan Ukraina," kata Menteri Inggris Raya dan Negara Perdemakmuran, Lord Ahmad kepada Reuters di Jenewa.
Lord Ahmad mengatakan, Rusia semakin terisolasi secara ekonomi, politik dan diplomatik. "Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk memastikan bahwa invasi ini akan merugikan mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
