Rabu 02 Mar 2022 09:00 WIB

Pemkab Bogor Matangkan Konsep Penataan Simpang Ciawi

Bupati Bogor akan membahas penataan Simpang Ciawi bersama pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melakukan pematangan konsep penataan Simpang Ciawi sebagai bahan untuk dibahas bersama pemerintah pusat. Ilustrasi
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melakukan pematangan konsep penataan Simpang Ciawi sebagai bahan untuk dibahas bersama pemerintah pusat. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melakukan pematangan konsep penataan Simpang Ciawi sebagai bahan untuk dibahas bersama pemerintah pusat. Rencananya, konsep perencanaan itu akan dibawa oleh bupati Bogor untuk dibahas bersama pemerintah pusat pada Jumat (4/3/2022) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat meninjau kondisi Simpang Ciawi, Selasa (1/3/2022), mengatakan, rencana penataan Simpang Ciawi dimulai dengan memugar taman, dan menyediakan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL), sehingga tidak menimbulkan konflik saat dilakukan penertiban. Kemudian, menyediakan sarana khusus naik-turun penumpang kendaraan umum, serta mendirikan Pos Kepolisian dan Satpol PP.

Baca Juga

"Ini perlu dilakukan secara kolaborasi antara Pemkab Bogor, Pemkot Bogor, Provinsi Jabar, Kementerian dan Kepolisian agar penataan kawasan Ciawi ini berjalan optimal," kata Burhan.

Ia menyebutkan bahwa ketika persiapan penataan tersebut diwujudkan dengan baik maka akan menghasilkan penataan Simpang Ciawi jangka panjang, baik pembangunan jalan layang ataupun pembangunan terminal sebagai tempat untuk melakukan perpindahan moda transportasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Budi Setiadi mengatakan bahwa penataan Simpang Ciawi tidak akan optimal jika para PKL tidak direlokasi dari sekitaran raya. "Sudah bertahun-tahun Ciawi tidak memiliki terminal, sebagai tempat naik turunnya penumpang. Hal ini juga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas hingga harus segera dipikirkan oleh pemerintah," ujar Budi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement