REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Seorang utusan khusus Asia Tenggara akan mengunjungi Myanmar pekan depan. Kunjungan itu bertujuan untuk meletakkan dasar bagi proses perdamaian di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Kamboja dan utusan untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Prak Sokhonn, meminta Jenderal Myanmar, Min Aung Hlaing mengakhiri permusuhan setelah memimpin kudeta pada tahun lalu. ASEAN telah melarang para jenderal Myanmar dari KTT regional sejak akhir tahun lalu.
Beberapa negara anggota bersikeras, larangan tersebut harus tetap dilakukan sampai ada kemajuan dalam menghentikan konflik di Myanmar. Termasuk memberikan akses kepada utusan ASEAN.
"Ini akan menjadi kunjungan pertama utusan khusus ke Myanmar yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, yang mengarah pada berakhirnya kekerasan serta pengekangan sepenuhnya oleh semua pihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, ketika dimintai konfirmasi oleh Reuters.
Chum Sounry mengatakan, Prak Sokhonn akan berkunjung ke Myanmar pada 21-23 Maret. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong dialog dan konsultasi politik. Namun Chum Sounry belum mengungkapkan siapa saja yang akan ditemui oleh Prak Sokhonn di Myanmar.
"Ini adalah perjalanan panjang dengan berbagai tantangan untuk mencapai tujuan ini, tetapi perjalanan panjang harus dimulai dari langkah pertama,” ujar Chum Sounry.
Perjalanan ini dilakukan kurang dari seminggu setelah rilis laporan PBB yang mengatakan militer Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran sistematis. Sebagian besar adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual dan penargetan yang disengaja terhadap warga sipil dalam serangan udara.
Junta Myanmar belum menanggapi laporan PBB tersebut. Tetapi junta sebelumnya mengkritik PBB karena campur tangan urusan internal Myanmar.
April tahun lalu, para pemimpin ASEAN telah membuat konsensus perdamaian untuk Myanmar. Namun Myanmar tidak mematuhi konsensus tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
