Jumat 18 Mar 2022 23:24 WIB

Wapres: Kebijakan Tidak Populer Terkadang Harus Diambil Saat Krisis

Wapres menyebut kebijakan tidak populer demi melewati masa sulit pandemi

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Presiden Maruf Amin Wapres menyebut kebijakan tidak populer demi melewati masa sulit pandemi
Foto: Dok. BPMI/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin Wapres menyebut kebijakan tidak populer demi melewati masa sulit pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong para pemimpin di daerah untuk bisa mengubah berbagai tantangan dan kesulitan menjadi peluang. Salah satunya, pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama dua tahun terakhir bisa menjadi pengalaman.

"Di tengah krisis dan ketidakpastian, para pemimpin tidak punya banyak pilihan, terobosan kebijakan yang tidak populer terkadang harus diambil, demi mengantar masyarakat melewati masa sulit pandemi ini," ujar Wapres saat memberikan sambutan di acara Penganugerahan Publik Leader Award 2022, Jumat (18/3).

Karenanya, kepala daerah semakin ditantang untuk mampu melahirkan kebijakan yang efektif dan mendorong akselerasi pembangunan. Selain itu, kepala daerah juga diminta mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi sebagai media bantu.

"Serta mengoptimalkan sumber daya daerah, termasuk APBD, agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat," kata Wapres.

Wapres juga mengingatkan kepala daerah tentang tugas-tugas pelayanan masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

"Saudara-saudara adalah role model bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap Saudara sekalian terus menjadi pemimpin yang inspiratif dan transformatif, serta menjunjung tinggi amanah yang dititipkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," kata Wapres.

Wapres juga menggarisbawahi agar kebangkitan ekonomi nasional harus terus didorong beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah pertamanya yakni dengan mempercepat transformasi digital.

Para pemimpin pusat dan daerah kata Wapres harus segera mempercepat langkah transformasi digital, atau justru akan kehilangan kesempatan dan menjadi semakin tertinggal.

Langkah kedua, dengan memperkuat kelembagaan yang inklusif dan kolaboratif. Kolaborasi akan menciptakan keterbukaan, sedangkan keterbukaan antarpihak akan mempercepat terjadinya transfer pengetahuan dan menyuburkan ekosistem bagi tumbuhnya inovasi.

"Lupakan ego sektoral, karena kebijakan publik dapat lebih baik dilakukan dengan pelibatan berbagai pihak. Pemimpin yang kuat mampu merangkul demi mewujudkan tujuan bersama yang lebih besar," katanya.

Selanjutnya langkah ketiga, menguatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci penggerak. Wapres menambahkan, SDM yang disasar pemerintah adalah SDM yang unggul dalam ilmu dan keterampilan, sekaligus beriman dan berakhlak.

"Situasi krisis membutuhkan kecakapan SDM untuk menggerakkan banyak sumber daya lainnya, seperti anggaran, organisasi, maupun perangkat teknologi informasi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement