REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Rancangan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang diajukan Indonesia tak mendapat dukungan penuh dari parlemen dunia dalam sesi debat umum yang membahas emergency item di sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Kendati demikian, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai target Indonesia dalam upaya memoderasi konflik Rusia-Ukraina berhasil.
"Kita tidak ada target untuk menang-menangan, target kita adalah untuk memoderasi, jadi secara target kita sudah berhasil. Karena kita memoderasi apa yang telah dilakukan dari proposal sebelumnya yang sangat keras," kata Fadli ditemui selesai sidang di BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).
Diketahui sebelumnya parlemen Ukraina dan sejumlah negara eropa lainnya telah mengajukan rancangan resolusi atas invasi yang dilakukan Rusia. Namun usulan proposal tersebut dicabut karena dianggap sulit mendapat dukungan dari negara anggota IPU.
Fadli berpandangan rancangan resolusi yang dibuat Ukraina cukup keras. "Memang draf resolusi itu cukup keras, memang satu pihak gitu ya," ujarnya.
Fadli Zon menerangkan parlemen perlu menonjolkan perannya dalam memediasi terutama untuk perdamaian serta bagaimana mencari solusi. Sebab menurutnya kecaman tidak akan menyelesaikan masalah. "Jadi yang ingin kita lakukan adalah sebetulnya adalah memediasi peran parlemen untuk menjadi jembatan bagi perdamaian dan harus ada semacam dua belah pihak yang diajak bicara," ucapnya.
Sementara itu Fadli menuturkan proposal resolusi yang diajukan Indonesia sangat moderat. Hal tersebut sesuai sikap politik bebas aktif Indonesia. Selain itu, Selandia Baru juga ikut mengusulkan proposal resolusinya. Fadli mengungkapkan resolusi yang ditawarkan Selandia Baru tak jauh berbeda dengan resolusi yang ditawarkan Indonesia.
"Jadi proposal Selandia Baru itu sudah jauh lebih lunak, karena yang dari Ukraina sudah mencabut proposalnya dan menambahkan juga soal teritorial integrity yang sebenarnya di kita sudah ada," ucapnya.
"Jadi sebenarnya tidak terlau banyak perbedaan, hanya pendekatannya yang berbeda. Kita pendekatannya ingin peran parlemen, sementara yang dilakukan ini sebetulnya sudah mengambil judul kita peaceful solution," imbuhnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menganggap proposal yang diajukan Selandia Baru jauh lebih moderat ketimbang yang didukung negara-negara eropa barat. Dirinya berharap parlemen mampu menjadi jembatan dalam penyelesaian konflik.
Untuk diketahui negara-negara anggota IPU melakukan voting terhadap proposal resolusi konflik Rusia-Ukraina yang diajukan Indonesia dan Selandia Baru. Hasilnya proposal yang diajukan Selandia Baru lebih banyak dipilih oleh anggota IPU yang hadir. "Indonesia tadi yang mendukung 300-an, yang mendukung mereka (Selandia Baru) itu 500-an," ungkap Fadli.
