REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dinilai perlu membentuk Nuclear Energy Program Implementation organization (NEPIO) sebagai organisasi yang bertugas mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Hal ini dikatakan oleh pengembang teknologi nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Suparman.
"Kita baru di tahapan pertama, salah satu hal yang masih kurang adalah organisasi, karena untuk melaksanakan atau mengimplementasikan energi nuklir ini perlu organisasi. Saat ini NEPIO belum terbentuk, termasuk owner atau operator PLTN," kata Suparman, dalam keterangan tertulis, Senin (20/3/2022),
Suparman menuturkan walau pembentukan NEPIO hanya suatu rekomendasi, namun kenyataannya memang tidak ada negara yang akan membangun PLTN jika tidak mempunyai NEPIO."Jika tidak ada NEPIO, berarti tidak siap dari sisi infrastruktur, dan tidak ada koordinasi penyelenggaraan," ujarnya.
Suparman berharap Pemerintah Indonesia segera mengambil komitmen untuk go nuclear dengan pembentukan NEPIO sebagai tahap awal. Dia mengatakan nuklir merupakan salah satu energi baru terbarukan (EBT) yang telah terbukti dapat menghasilkan energi listrik dengan lebih efisien, dan memiliki emisi lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil.
Saat ini, Indonesia masih berjalan di tahapan pertama karena ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya yaitu pembentukan NEPIO.
Suparman menuturkan ada tiga tahapan dalam pendirian PLTN di Indonesia. Tahap pertama adalah pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek. Tahap kedua adalah persiapan pelaksanaan konstruksi. Tahap ketiga adalah implementasi pembangunan dan pengoperasian PLTN.
Sejak 1991, ORTN BRIN telah melakukan studi kelayakan dan studi tapak PLTN di beberapa lokasi, antara lain wilayah Muria di Jawa Tengah, Bangka, Banten, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. ORTN BRIN sudah melakukan penelitian tapak yang potensial, yang bisa memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) maupun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
"Hasil dari studi tapak Muria dan Bangka sudah dinyatakan layak, kemudian Banten sudah dilakukan tetapi belum dievaluasi, Batam dan Kalimantan sudah dilakukan pra-survei, dan Nusa Tenggara Barat masih tahap pra-survei," ucap Suparman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
