REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut kenaikan harga komoditas memberikan tekanan terhadap inflasi negara. Hal ini menyusul perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap beban pemerintah di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan harga komoditas akibat pemulihan ekonomi maupun situasi geopolitik."Indonesia masih bisa mengatur inflasi berada level yang relatif rendah," ujarnya saat webinar Keynote Speech Indonesia Public Private Partnership (PPP) Plenary Session, Senin (28/3/2022).
Berdasarkan data Bank Indonesia, perkiraan inflasi Maret 2022 sebesar 1,24 persen secara year to date dan sebesar 2,68 persen secara tahunan. Menurut Sri Mulyani Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu menekan atau menjaga angka inflasi dibanding negara-negara lain di dunia.
Sedangkan negara lain masih menghadapi situasi inflasi yang sangat tinggi seperti di Amerika Serikat dan Eropa mengadopsi kebijakan moneter yang lebih ketat."Kebijakan ini berkontribusi menyebabkan komplikasi pada proses pemulihan bagi negara di dunia," ucapnya.
Menanggapi kebijakan tersebut, Sri Mulyani menyebut Indonesia bekerja keras untuk menavigasi tantangan-tantangan yang tengah dihadapi, baik dari faktor geopolitik dan kebijakan moneter AS.
"Kita harus memastikan proses pemulihan didukung dengan formasi fundamental. Fokus pemulihan ekonomi ditujukan masalah kualitas sumber daya manusia (SDM)," ucapnya.
Dari sisi lain, berbagai varian virus corona masih muncul, tetapi Indonesia mampu mengatur konsekuensi dari perkembangan pandemi tersebut. Kendati begitu, meski di tengah adanya pertumbuhan varian omicron, pemulihan ekonomi juga terus diakselerasi.
"Di Indonesia kita masih bisa menekan tingkat inflasi, sebagai dampak pandemi covid-19. Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia ini telah menggunakan kebijakan yang ada khususnya di bidang fiskal, makro dan kebijakan finansial yang ada," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
