REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia mengizinkan impor tanpa izin pemilik merek dagang, sebagai reaksi terhadap sanksi yang telah menghentikan serangkaian produk Barat. Seperti dilansir dari BBC, Kamis (31/3/2022), Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin menyetujui kebijakan impor paralel itu sebagai bagian dari paket dukungan keempat untuk usaha kecil dan menengah.
Tanggapan Barat terhadap perang Rusia telah mendorong lonjakan inflasi. Perdana menteri mengatakan sampai sekarang barang tidak dapat dijual di Rusia tanpa izin pemilik merek dagang.
Tujuan membiarkan pengecer mengimpor produk tanpa izin perusahaan, jelasnya, adalah untuk memenuhi pasar sehingga orang memiliki akses cepat ke barang-barang yang diperlukan, menjamin pasokan meskipun tindakan tidak ramah politisi asing.
Daftar produk akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kata Mishustin dalam pidato yang disiarkan televisi. Laporan Rusia menunjukkan mereka akan fokus pada produk konsumen di mana harga telah naik.
Inflasi tahunan telah melonjak minggu ini menjadi 15,66 persen, sementara nilai Rubel telah jatuh. Gula khususnya telah terkena kenaikan harga dan kekurangan dan layanan anti-monopoli Rusia mengatakan sedang menyelidiki lima produsen terbesar negara itu.
Dalam upaya untuk menopang mata uang, Rusia mengumumkan pekan lalu bahwa negara-negara yang tidak bersahabat harus membayar gas alam mereka dalam rubel mulai Kamis.
Uni Eropa telah menolak gagasan itu dan Jerman mengatakan Kanselir Olaf Scholz telah diberitahu bahwa Eropa akan dapat terus membayar dalam euro ke bank Rusia yang tidak disetujui, yang kemudian akan mengubah uang itu menjadi Rubel.
Ratusan merek global seperti Apple dan H&M juga telah menarik diri dari pasar Rusia atau menghentikan penjualan sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 24 Februari.
Beberapa perusahaan terus menyediakan nutrisi dasar dan barang-barang kebersihan. Toko olahraga Decathlon mengatakan minggu ini bahwa mereka hanya menutup tokonya karena masalah rantai pasokan, sementara Nestle telah menangguhkan penjualan sebagian besar volume dan penjualan di Rusia.
Dalam perkembangan terpisah, lembaga-lembaga negara Rusia telah dilarang membeli perangkat lunak asing mulai Kamis untuk apa yang disebut infrastruktur informasi penting, tanpa persetujuan pemerintah sebelumnya.
Keputusan tersebut mencakup telekomunikasi dan sistem informasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah, serta perusahaan di bidang pertahanan, kesehatan, transportasi, energi dan keuangan.
Baca juga : Hindari Tugas Perang ke Ukraina, Prajurit Garda Nasional Rusia Minta Bantuan Hukum
Ikuti Whatsapp Channel Republika
