REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI–Putusan pengadilan di salah satu negara bagian di India yang melarang siswi Muslim mengenakan hijab di sekolah telah memicu kritik dari para cendikiawan dan aktivis HAM. Beragam protes dilayangkan banyak pihak atas aturan ini.
Meskipun larangan tersebut hanya diberlakukan di negara bagian Karnataka di Selatan, para kritikus khawatir hal itu dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatasan yang lebih luas terhadap ekspresi beragama Muslim. Terutama di negara yang telah menyaksikan gelombang nasionalisme Hindu di bawah Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
“Dengan penilaian ini, aturan yang Anda buat dapat membatasi kebebasan beragama dari setiap agama,” kata Faizan Mustafa, seorang sarjana kebebasan beragama dan wakil rektor di Universitas Hukum Nalsar yang berbasis di Hyderabad dilansir dari Arab News, Sabtu (2/4/2022).
“Pengadilan seharusnya tidak memutuskan apa yang penting bagi agama apa pun. Dengan melakukan itu, Anda mengunggulkan praktik-praktik tertentu di atas yang lain,"tambahnya.
Pendukung keputusan itu beralasan bahwa sekolah ingin mengatur cara berpakaian dan perilaku siswa, dan itu lebih diutamakan daripada praktik keagamaan apa pun.
“Disiplin institusional harus menang atas pilihan individu. Kalau tidak, itu akan mengakibatkan kekacauan, ”kata Advokat Karnataka Prabhuling Navadgi, yang memperdebatkan kasus negara di pengadilan.
Sebelum putusan, lebih dari 700 penandatangan termasuk pengacara senior dan pembela hak telah menyatakan penentangan terhadap larangan tersebut dalam sebuah surat terbuka kepada ketua pengadilan, dengan mengatakan, “Pemberlakuan keseragaman mutlak yang bertentangan dengan otonomi, privasi, dan martabat perempuan Muslim adalah inkonstitusional, "jelas pernyataan itu.
Perselisihan dimulai pada Januari ketika sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di kota Udupi, di Karnataka, melarang siswa yang mengenakan jilbab memasuki ruang kelas. Staf mengatakan jilbab Muslim melanggar aturan berpakaian kampus, dan itu harus ditegakkan dengan ketat.
Orang-orang Muslim memprotes, dan orang-orang Hindu melakukan demonstrasi balasan. Segera lebih banyak sekolah memberlakukan pembatasan mereka sendiri, mendorong pemerintah Karnataka untuk mengeluarkan larangan di seluruh negara bagian.
Sekelompok mahasiswi Muslim menggugat dengan alasan hak-hak dasar mereka atas pendidikan dan agama dilanggar.
Tetapi panel tiga hakim, yang termasuk seorang hakim wanita Muslim, memutuskan bulan lalu bahwa Alquran tidak menetapkan jilbab sebagai praktik Islam yang penting dan karena itu dapat dibatasi di ruang kelas. Pengadilan juga mengatakan pemerintah negara bagian memiliki kekuatan untuk meresepkan pedoman seragam bagi siswa sebagai pembatasan yang wajar atas hak-hak dasar.
"Apa yang tidak diwajibkan secara agama oleh karena itu tidak dapat dijadikan aspek klasik dari agama melalui agitasi publik atau oleh argumen yang penuh semangat di pengadilan,” tulis panel tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
